Bank Ntb Incar Potensi Dpk Di Jakarta

Mataram (Antara NTB) - Perseroan Terbatas Bank NTB mengincar potensi dana pihak ketiga di Jakarta untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit di Nusa Tenggara Barat.

"Potensi dana pihak ketiga (DPK) di Jakarta besar sekali, kami akan tarik untuk disalurkan kembali menjadi kredit di daerah," kata Direktur Utama PT Bank NTB, H Komari Subakir, di Mataram, Sabtu.

Untuk mengambil potensi DPK di Jakarta, kata dia, pihaknya sudah mempersiapkan pembukaan kantor cabang Bank NTB di Jakarta.

Rencana tersebut dipaparkan pada acara gebyar undian Tabungan Masyarakat Bumi Gora (Tambora) dan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), sekaligus peluncuran kartu kredit Bank NTB bekerja sama dengan Bank Mandiri.

"Kami dalam persiapan, survei lokasi strategis juga sedang dilakukan, tapi kami upayakan tahun ini bisa beroperasi," ujarnya.

Menurut Komari, sebesar 60 persen dana yang bisa dihimpun sebagai DPK oleh perbankan di Indonesia berada di Jakarta, kemudian Surabaya nomor 2.

Namun, agar mampu untuk menyerap dana yang relatif besar tersebut dibutuhkan strategi bisnis. Sebab, banyak bank juga menarik DPK di Jakarta.

"Sudah pasti kami punya strategi agar mampu mendapatkan sebagian dari potensi DPK di Jakarta," ujarnya.

Asisten II Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah NTB H Lalu Gita Aryadi, juga mendorong Bank NTB yang merupakan perusahaan daerah untuk membuka kantor cabang di Jakarta.

Dengan begitu bisa bersinergi dengan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku badan usaha milik negara yang ditugaskan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, di Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Kantor ITDC di Jakarta dilengkapi dengan berbagai informasi tentang potensi pariwisata di KEK Mandalika, sehingga bisa memudahkan investor untuk mendapatkan informasi jika berminat menanamkan modalnya di salah satu dari 10 kawasan pariwisata strategis nasional itu.

"Keberadaan kantor cabang Bank NTB di Jakarta juga bisa menjadi sarana yang memudahkan investor KEK Mandalika Resort, terkait urusan keuangan," kata Lalu Gita Aryadi. (*)