Karawang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, fokus melakukan pengawasan politik uang, SARA (suku, ras, agama, antargolongan) dan hoaks saat kampanye Pemilu 2024.
"Sebentar lagi tahapan pemilu akan memasuki masa kampanye," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Karawang, Engkus Kusnadi, saat sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karawang Timur, di Karawang, Senin.
Saat ini, tahapan pemilu tengah memasuki persiapan penetapan daftar calon tetap, yang akan disusul dengan tahapan kampanye. Menurut dia, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian saat tahapan kampanye nanti, diantaranya persoalan politik uang, SARA dan hoaks. Hal tersebut akan menjadi perhatian dalam pengawasan saat tahapan kampanye, karena seringkali menimbulkan polarisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekisruhan.
"Persoalan politik uang, SARA dan hoaks tidak bisa dianggap remeh saat masa kampanye. Politik uang misalnya, itu bukan hal remeh, sebab dengan politik uang berarti menggadaikan hak pilih kita dengan uang Rp50-100 ribu saat pemilu," katanya.
Jika sebuah keputusan memilih ditentukan dengan patokan pemberian uang, maka khawatir pemilu tidak akan menelurkan pemimpin yang visioner dan kepentingan rakyat kemungkinan tidak akan terperhatikan.
Mengenai SARA dan hoaks, katanya, sesuai dengan pengalaman pada pemilu sebelumnya, dua isu tersebut sempat membelah masyarakat yang mengakibatkan keributan di kalangan masyarakat.
Atas hal itulah, ia menekankan agar pengawas pemilu, mulai dari pengawas tingkat desa, kecamatan hingga pengawas tingkat kabupaten akan menaruh perhatian terhadap persoalan politik uang, SARA dan hoaks pada masa kampanye nanti.
"Kami juga mengingatkan bahwa dalam indeks kerawanan pemilu, Karawang masuk katagori rawan sedang dalam konteks kontestasi. Alasannya, Karawang ini adalah daerah migrasi. Daerah yang menjadi tujuan pendatang dari luar Karawang," kata dia.
Bahkan beberapa kecamatan di Karawang, termasuk di Kecamatan Karawang Timur, ini masuk kategori daerah urban, sehingga tingkat kerawanannya bisa disebut cukup tinggi.
Atas kondisi itu, ia menekankan agar pengawas desa dan pengawas di wilayah Kecamatan Karawang Timur memperhatikan hal itu. Hal yang juga perlu diperhatikan, kata Kusnadi, menjaga pemilu agar berjalan lancar tidak bisa ditentukan oleh lembaga penyelenggara semata. Namun perlu peran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, melaporkan jika terjadi kecurangan atau pelanggaran pemilu.
Sementara itu, Sekretaris Camat Karawang Timur, Nadia Ratna Sari, berharap agar pemilu di daerahnya bisa berjalan lancar, aman dan damai, dengan didukung atas tingginya partisipasi masyarakat.
"Sinergitas perlu terus ditingkatkan agar pemilu bisa berjalan lancar. Jadi mari kita sama-sama untuk mengawal pemilu agar berjalan lancar dan damai," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram menyiapkan asuransi Ketenagakerjaan KPPS Pemilu 2024
Baca juga: KPU Makassar "Goes to Pesantren" sosialisasi pemilu
Pada kesempatan itu, ia menyampaikan agar masyarakat ikut terlibat melakukan pengawasan sesuai dengan konsep pengawasan partisipatif yang kini tengah digencarkan jajaran Bawaslu.
"Kalau ada potensi kecurangan atau pelanggaran pemilu, jangan diam. Silakan sampaikan ke jajaran Bawaslu atau Panwaslu di tingkat kecamatan," katanya.
Ia juga berharap agar masyarakat mewaspadai hoaks pada pemilu. Sebab hoaks seringkali menjadi bumbu atau sebuah percikan yang bisa mengganggu kamtibmas. (KR-MAK)
