Gubernur NTB mengajak terapkan pola hidup sehat di Hari Kesehatan Nasional

Mataram (ANTARA) - Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup sehat berkaitan peringatan Hari Kesehatan Nasional.

"Mulai-lah dari diri sendiri, mengatur pola makan, jangan malas gerak dan berolahraga," ujarnya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kantor Dinas Kesehatan NTB di Mataram, Senin.

Ia mengatakan, saat ini menurut artikel yang ditulis Menteri Kesehatan RI, Indonesia terancam gangguan kesehatan jiwa dan napza. Oleh karena itu, dirinya menyarankan memperbanyak rekreasi dan memperbaiki pola relasi keluarga dan lingkungan.

Ditambahkan pula, program Jumat Salam adalah cara merevitalisasi pelayanan birokrasi, sekaligus ikhtiar silaturahmi, sehingga dapat menyeimbangkan ketegangan kerja dengan berinteraksi luwes bersama masyarakat.

Dalam rangkaian apel peringatan Hari Kesehatan Nasional, Pemprov juga memberikan penghargaan kepada 33 orang tenaga kesehatan teladan dan 13 orang bidan penggerak ASI eksklusif serta menyerahkan penghargaan kepada pemenang lomba inovasi pelayanan jiwa dan napza di Puskesmas yang diraih Puskesmas Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin dalam sambutan yang dibacakan Pj Gubernur NTB menyebutkan
ada enam pilar transformasi kesehatan yang harus diwujudkan dalam rangka membangun generasi emas 2045.

Bonus demografi Indonesia yang melahirkan dominasi populasi generasi muda harus dipersiapkan dengan perencanaan kesehatan masyarakat.

"Kita, bangsa Indonesia, harus bekerja keras memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos dari middle-income trap, menjadi negara berpendapatan tinggi, serta mencapai visi Indonesia Emas 2045," kata Miq Gite sapaan akrabnya.

Manusia Indonesia yang sehat dan cerdas adalah kunci mencapai masa keemasan itu. Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023, yaitu "transformasi kesehatan untuk Indonesia maju" mutlak dilaksanakan.

"Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, sebagaimana amanat UUD 1945. "Berdasar mandat itulah, enam pilar transformasi kesehatan penopang sistem kesehatan Indonesia harus kita bangun bersama dengan serius dan terus menerus," kata Pj Gubernur mengutip sambutan Menkes.

Pasca disahkan-nya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah kini sedang menyusun Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia.

Pemerintah pusat, sambung Pj Gubernur, tidak mampu melakukannya sendiri. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, enam pilar transformasi kesehatan bisa kita tegakkan untuk perubahan yang lebih baik.

Pilar pertama, transformasi layanan primer. Pilar kedua, transformasi layanan rujukan. Selanjutnya, pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan.

Berikutnya, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah, menjadi tangguh. Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif.

Pilar kelima, transformasi SDM Kesehatan. Dan tenaga kesehatan yang kurang, menjadi cukup dan merata. Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan. Dari sistem informasi yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi. Dari teknologi kesehatan yang tertinggal, menjadi terdepan.

Orang nomor satu di jajaran Pemprov NTB itu juga mengatakan, transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan.

"Harapan saya, seluruh pegawai dan pejabat Pemerintah baik di Pusat maupun daerah dapat bekerja dengan kompeten, jujur, selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak korupsi. Layani masyarakat dengan sepenuh hati," kata Menkes melalui Pj Gubernur NTB.