Surabaya (ANTARA) -
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) setempat tak berfoto dengan pose tertentu menjelang Pemilihan Umum 2024.
Pose-pose jari yang dilarang, yakni simbol saranghaeyo atau finger heart, simbol jempol, simbol angka satu, simbol "V" atau peace, tiga jari membentuk simbol metal, simbol "OK", simbol angka tiga, simbol telepon dengan mengangkat jempol dan kelingking, serta membentuk simbol pistol dengan jempol dan telunjuk.
"Saya sudah sampaikan kepada seluruh ASN Pemkot Surabaya karena biasanya kalau foto lupa, ada yang tangannya itu jempol, metal, cuan (saranghaeyo) ngene, dan sekarang tidak boleh semuanya," kata Eri di Surabaya, Jumat.
Eri menyebut aturan soal pose foto itu sudah disosialisasikan juga kepada warga, sehingga bisa membantu pengawasan netralitas ASN.
"Itu saya sampaikan kepada warga, opo meneh pas foto karo podo ASN biasane kadang-kadang lali dan awak dewe seng kenek (apalagi saat foto sesama ASN biasanya lupa dan kami sendiri yang kenak)," ujar Cak Eri.
Terlebih pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
Regulasi itu diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Harya Wibisana, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.
Oleh karena itu, Eri meminta seluruh ASN di lingkungan Pemkot Surabaya apabila ingin berfoto, lebih baik berpose dengan menunjukkan simbol semangat dengan mengepalkan tangan.
"Saya minta kalau foto semangat saja, mengepal," ucapnya.
Baca juga: Banwaslu tak temukan ASN di NTT terlibat politik praktis
Baca juga: Kemenag Sulut ajak ASN berdonasikemanusiaan untuk Palestina
Di sisi lain, Eri juga menginstruksikan seluruh ASN Pemkot Surabaya tak "cawe-cawe" dalam urusan politik, baik itu sebagai simpatisan atau relawan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun kader partai. Pemkot pun melakukan pengawasan ketat untuk mencegah adanya oknum ASN yang terlibat praktik politik praktis.
"Copot jabatannya kalau ikut politik praktis karena ASN tidak boleh seperti itu, jabatannya bisa dilepas," kata dia.
