BPS: Percepatan pembangunan manusia Sumbawa Barat tertinggi

Taliwang, (Antara NTB) - Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat merilis percepatan pembangunan manusia di daerah itu pada 2015 paling tinggi dibanding sembilan kabupaten/kota lainnya di Nusa Tenggara Barat.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat, Muhadi, di Taliwang, Selasa, menyebutkan percepatan pembangunan manusia Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 1,77 persen atau mengungguli Kota Mataram sebesar 0,58 persen dan Kota Bima 1,05 persen.

"Untuk indeks pembangunan manusia (IPM) Sumbawa Barat pada 2015 tetap menempati urutan ketiga dengan total nilai 68,38 persen, tapi lebih tinggi dari IPM Provinsi NTB dengan selisih 3,19 poin," katanya.

Ia menjelaskan, indikator penilaian percepatan pembangunan manusia meliputi tiga hal, yakni kesehatan, pendidikan dan pengeluaran (daya beli) per orang per tahun.

Untuk kesehatan bisa dilihat dari angka harapan hidup saat lahir (AHH). Bayi baru lahir di Sumbawa Barat, peluangnya untuk hidup hingga 66,35 tahun.

Dari segi pendidikan, lanjut Muhadi, anak-anak di Kabupaten Sumbawa Barat bersekolah selama 13,57 tahun atau setara kelas VIII (SMP), meningkat 0,24 tahun dibanding tahun 2014.

"Sementara pengeluaran perkapita masyarakat Sumbawa Barat telah mencapai Rp10,23 juta. Pada 2015 meningkat sebesar 312 ribu dibandingkan tahun 2014," ucapnya.

Ia menyatakan faktor utama yang mempengaruhi tinggi percepatan pembangunan manusia adalah sejumlah program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Program-program seperti jambanisasi dan bedah rumah berbaais gotong royong juga membawa pengaruh positif. Ini juga cerminan dari naiknya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pendidikan serta ekonomi yang meningkat," katanya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin, menyatakan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup layak.

Oleh sebab itu, sejumlah program prioritas yang digelontorkan fokus pada peningkatan derajat kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan memastikan masyarakat tidak mampu dan yang tidak berdaya secara fisik dan usia (penyandang cacat dan lanjut usia) mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan ekonomi.

"Kami lakukan pemenuhan hak dasar lewat program jambanisasi terhadap 6.106 rumah tangga miskin dan 1.500 rumah tidak layak huni, program santunan lansia dan penyandang cacat, BPJS gratis dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat," ujarnya. (*)