Penajam Paser Utara (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) menjamin para pekerja pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap bisa menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 nanti.
Ketua KPU Kabupaten PPU Irwan Syahwana mengatakan bahwa total Daftar Pemilih Tambahan (DTPb) yang merupakan pekerja IKN tercatat sebanyak 3.266 pemilih.
"Total DTPb untuk pekerja di IKN saja itu ada 3.266 pemilih. Ditambah dengan reguler, di luar pekerja IKN totalnya saat ini 4.614 pemilih yang pindah domisili saja," kata Irwan di Kantor KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu.
KPU Kabupaten PPU mencatat di TPS lokasi khusus IKN terdapat 304 pemilih yang telah terdaftar. Jumlah tersebut terbagi menjadi dua, yakni untuk TPS 901 sebanyak 187 DPTb, dan TPS 902 yang tercatat 117 DPTb. Sisanya, TPS bagi para pekerja IKN tersebar di Kecamatan Penajam, Sepaku, Waru, dan Babulu.
Adapun total jumlah pemilih di Kabupaten PPU tercatat sebanyak 134.383 pemilih dengan jumlah 542 TPS.
Irwan mengatakan, seiring dengan proses pembangunan IKN, pihaknya telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), KPU PPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU.
Menurutnya, sosialisasi tim gabungan juga menggandeng pihak kepolisian dan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat untuk melakukan sosialisasi terkait Pemilu 2024 di berbagai wilayah Kabupaten PPU, termasuk menyasar para pekerja IKN.
"Kita juga intens mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian, Pangdam dan stakeholder setempat untuk memberikan sosialisasi dengan PIC-PIC perusahaan," terang Irwan. Dalam memastikan kelancaran pencoblosan bagi para pekerja nanti, tim gabungan rutin menggelar sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan untuk melengkapi 13 elemen data.
Baca juga: KPU dan Bawaslu pastikan pelaksanaan Pemilu 2024 di NTB siap
Baca juga: Pendukung Prabowo-Gibran mulai padati GBK
Data-data tersebut mencakup jumlah karyawan di suatu perusahaan yang terdaftar sampai 14 Februari 2024. Hingga saat ini, tercatat ada 54 perusahaan yang mendaftar
"Jadi datanya kita minta agar perusahaan melengkapi 13 elemen data. Ketika 13 elemen data itu tidak dilengkapi, maka data itu akan kita kembalikan, karena dalam sistem elemen data pemilu, kalau datanya tidak lengkap maka akan ditolak," ujarnya.
