Pakar apresiasi perempuan berani masuk dunia politik

id Universitas Lambung Mangkurat,Bachruddin Ali Akhmad,Perempuan di Politik

Pakar apresiasi perempuan berani masuk dunia politik

Suasana peluncuran 'Buku Wajah Srikandi Masa Kini' yang menceritakan perjalanan politik 23 orang politisi perempuan DPRD Sulsel, di Gedung lantai 9 Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sabtu (16/12/2023). ANTARA/Darwin Fatir.

Jakarta (ANTARA) - Guru besar Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Bachruddin Ali Akhmad mengapresiasi perempuan yang berani masuk ke dalam dunia politik saat ini.

"Karena kebanyakan wanita menghindari wilayah kompetisi ini. Kecuali yang benar benar siap, bukan saja dari segi kualitas melainkan juga sebagai fighter,” kata Bachruddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia pun mencontohkan beberapa sosok perempuan yang sukses memimpin daerah, seperti Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini hingga Airin Rachmi Diany. Kemudian, pada tingkat nasional ada nama Sri Mulyani dan Retno Marsudi.

"Meski tokoh nonpolitik, tapi keduanya menteri dari kalangan teknokrat yang mampu mengimbangi kemampuan para politisi pria," ujarnya.

Lebih lanjut, Bachruddin pun menyambut baik keberanian Erna Lisa Halaby yang berniat maju di Pemilihan Wali Kota Banjarbaru. Ia berharap akan muncul tokoh-tokoh perempuan baru yang memimpin daerah dari kelompok perempuan, tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa saja.

"Ya sangat diperlukan tokoh-tokoh seperti mereka. Dari sekian jumlah yang semampu mereka, berapa persen yang mau berkiprah di politik? Artinya, bagi seorang wanita menurut saya, berkiprah di politik, termasuk pilihan yang berat kalau tidak dibilang nekat," tambah Bachruddin.

Baca juga: Politisi Ridwan Kamil minta masyarakat jangan sepelekan Dharma-Kun
Baca juga: Politisi Golkar Bahlil jelaskan pertemuan dengan Jokowi dan JK


Menurutnya, peran perempuan sangatlah penting di daerah. Sebab, perempuan dinilai lebih unggul dalam menyelesaikan masalah.

“Perlunya perempuan sebagai kepala daerah, terutama untuk lebih mempresure problem solving yang dihadapi kaum perempuan, yang selama kurang diperhatikan kepala daerah laki-laki. Kebijakan pemberdayaan perempuan harus diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran. Tidak tergantung pimpinannya laki laki atau perempuan,” pungkasnya.