Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menilai diperlukan sinergi dari sejumlah kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi persoalan pengangguran di Indonesia.
"Ini tidak bisa hanya didekati lewat jaring-jaring pengaman sosial, lewat kementerian sosial, tetapi juga harus melibatkan sinergisitas dengan beberapa kementerian," kata Maman dalam video keterangannya, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Kamis.
Ia mengingatkan Kementerian Sosial agar tidak hanya berfokus memperkuat program jaring pengamanan sosial, tetapi juga program penguatan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Dari sisi Kemensos, kita mencoba untuk mengantisipasi, jangan sampai pengangguran itu bertambah. Nah, salah satunya adalah menguatkan kembali beberapa program penguatan UMKM, lalu program-program bantuan yang langsung menyentuh, menyentuh persoalan-persoalan di tengah masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan dalam mengatasi persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya pengangguran di Indonesia, antara lain terus mengupayakan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai upaya mengurangi kesenjangan keterampilan antara pemberi kerja dan pencari kerja.
"Pelatihan harus didesain menjawab kebutuhan pasar kerja. Itu yang kami lakukan. Makanya kami terus melakukan transformasi," ujar Ida.
Ia mengatakan transformasi BLK itu berupa menghubungkan dan mencocokkan (link and match) kebutuhan pemberi kerja dengan pencari kerja. Upaya lain yang dilakukan Kemnaker, yaitu melalui Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI) yang terdapat di balai-balai vokasi.
Baca juga: Jakarta tingkatkan penggunaan produk dalam negeri cegah PHK
Baca juga: Ketua MPR Bambang ingatkan gelombang PHK tak berujung disintegrasi bangsa
Baca juga: Jakarta tingkatkan penggunaan produk dalam negeri cegah PHK
Baca juga: Ketua MPR Bambang ingatkan gelombang PHK tak berujung disintegrasi bangsa
FKLPI berfungsi sebagai jembatan atau wadah komunikasi antara Lembaga Pelatihan Kerja, khususnya BLK dengan industri dengan mempertimbangkan potensi ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dimana BLK beroperasi.
Selain itu, Kemnaker juga menekan tingkat pengangguran dengan menjalin dialog intensif bersama pengusaha dan pekerja. Menteri Ida meminta pengusaha agar tidak mudah mengambil kebijakan PHK karyawan, melainkan menerapkan berbagai opsi lainnya di tengah pelemahan perekonomian global.
