Ketua MPR Bambang ingatkan gelombang PHK tak berujung disintegrasi bangsa

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) patut disikapi dengan serius agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas yang berujung pada disintegrasi.

"Derasnya gelombang PHK yang menyebabkan pengangguran, jika tidak disikapi dengan serius dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat situasi sosial di masyarakat menjadi panas. Peristiwa Mei 1998 mengajarkan kepada kita bahwa gonjang ganjing ekonomi bisa berdampak pada sosial, politik, dan berujung pada masalah disintegrasi bangsa," kata Bamsoet sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan-nya usai menerima pengurus Persatuan Putra Putri Angkatan Udara (PPPAU), Forum Komunikasi Putra Putri Angkatan Laut (FKPPAL), dan Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) di Jakarta.

Menurut dia, gelombang PHK yang mulai melanda disebabkan oleh situasi perekonomian dunia yang tidak stabil. Misalnya, sudah ada sekitar 13.800 buruh tekstil terkena PHK dari Januari hingga Juni 2024, sebagaimana yang dilaporkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).

"Selain itu, setidaknya sudah ada enam pabrik besar yang tutup, dan empat pabrik besar yang melakukan PHK untuk efisiensi. Sektor ekonomi digital juga turut terkena, Tokopedia telah mengumumkan PHK pada 450 orang karyawannya," ucapnya.

Di saat bersamaan, kata dia, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan, baik kegiatan di pekerjaan, pendidikan, maupun pelatihan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data lain dari Litbang Kompas, jika data Gen Z ditambah kelompok usia 25-29 tahun, maka terdapat 66 persen kalangan muda yang tidak memiliki kegiatan. Artinya, dua dari tiga kaum muda produktif berusia di bawah 30 tahun justru sedang menganggur atau tidak memiliki kegiatan," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto setidaknya telah menyiapkan lima langkah dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan tersebut yakni, peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia terutama generasi muda untuk mendapatkan makanan bergizi dan akses seluasnya terhadap pendidikan.

Lalu, ketahanan pangan sebagai pertahanan bangsa Indonesia; diversifikasi segala lini sumber sumber daya yang ada melalui pemanfaatan teknologi; serta iklim usaha, pariwisata, dan optimalisasi resources.

"Dan kelima, gagasan keseimbangan geopolitik antara China, Barat dan Amerika Serikat, Timur Tengah, serta negara-negara Afrika. Di titik ini, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan dan kepentingan Indonesia adalah hak yang utama, sehingga Indonesia tidak bisa hanya memihak pada satu kekuatan saja. Melainkan juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak," tuturnya.

Baca juga: Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan
Baca juga: Bangsa Indonesia harus bersatu berantas judi "online"

MPR RI sendiri, ujarnya lagi, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Gabungan bersama PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD sebagai wujud soliditas kebangsaan, khususnya di masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto.

"Mengingat tantangan bangsa ke depan sangat besar, khususnya dari sektor perekonomian yang jika tidak diantisipasi sejak dini bisa mengakibatkan dampak sosial, politik, dan kebangsaan yang besar," ujar dia.