Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan persoalan di Papua akan diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan dari berbagai aspek.
"Kita melakukan penekanan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah akan melakukan pendekatannya komprehensif," katanya di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu saat "Ngobrol Santai Bareng Media" di Bakso Boedjangan, Jakarta.
Menurut dia, pendekatan yang dilakukan terutama pendekatan secara ekonomi, kemudian kebudayaan, pendidikan, dan hukum akan lebih disinergikan, apalagi selama ini anggaran besar.
Namun, kata dia, pendekatan keamanan harus tetap dilakukan untuk melindungi rakyat, sebab tidak mungkin meniadakan personel kepolisian untuk menjamin keamanan.
"Negara seaman seperti New Zealand pun di mana-mana ada polisi. Masa lalu tidak boleh menggunakan keamanan? bukan negara namanya," kata Mahfud.
Namun, Mahfud mengatakan pendekatan keamanan itu dilakukan dengan tujuan untuk kesejahteraan dan melindungi rakyat.
Ia menegaskan sikap pemerintah terhadap persoalan Papua tetap mendasarkan konsensi internasional, yakni Resolusi PBB Nomor 2504 pada 19 November 1969 bahwa Papua bagian yang sah dari negara Republik Indonesia.
"Bahwa timbul gerakan atau separatis namanya, ya, kita hadapi. Yang separatis dihadapi sebagai separatis kan gitu," katanya.
Untuk rakyat yang selama ini tidak tahu apa-apa dan kerap dibawa-bawa ke dalam persoalan, kata dia, harus diberikan perlindungan hukum dan HAM.
Berita Terkait
Satgas pemberantasan judi online tak sebatas penegakan hukum
Rabu, 24 April 2024 5:03
Menko Polhukam menggodok pembentukan satgas berantas judi online
Selasa, 23 April 2024 18:58
Indonesia punya kepentingan redam konflik di Laut China Selatan
Minggu, 14 April 2024 9:47
Menko Polhukam Hadi sebut pemerintah siap mengamankan Paskah dan Lebaran
Senin, 25 Maret 2024 20:27
Pemerintah mengutuk serangan teror di Moskow Rusia
Senin, 25 Maret 2024 20:02
Satuan TNI terintegrasi diperkuat demi antisipasi konflik di LCS
Rabu, 20 Maret 2024 7:31
Pengamat sebut pendekatan gereja dipakai agar tak ada korban sipil
Jumat, 1 Maret 2024 7:13
Menkopolhukam Hadi sebut PP Muhammadiyah berperan jaga keharmonisan masyarakat
Kamis, 29 Februari 2024 5:35