PANTI JOMPO MINTA DPRD NTB PERJUANGKAN ANGGARAN

          Mataram, (ANTARA) - Pengelola panti jompo Tresna Werdha Mataram meminta anggota DPRD Nusa Tenggara Barat memperjuangkan tambahan anggaran karena dana yang diberikan pemerintah belum mampu menunjang pemeriksaan kesehatan penghuni panti.

         Permintaan itu disampaikan Kepala Panti Jompo Tresna Werdha Mataram H. Muhammad Ramli ketika menerima kunjungan anggota Komisi IV DPRD NTB, di Mataram (12/5).

         "Saya berharap anggota dewan  bisa memperjuangkan anggaran terutama untuk biaya pemeriksaan dan perawatan kesehatan para orang tua yang tinggal di panti ini," katanya.

         Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan anggaran sebesar Rp829 juta pada 2010 melalui dana APBD. Namun dana ratusan juta rupiah itu sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yakni sebesar Rp685 juta, sisanya dimanfaatkan untuk menggaji karyawan.

         Menurut dia Pemerintah Provinsi NTB semestinya memperhatikan juga kondisi kesehatan para orang lanjut usia dengan memberikan porsi anggaran khusus untuk menunjang biaya pemeriksaan kesehatan maupun biaya perawatan jika penghuni panti jompo harus dirawat inap di rumah sakit.

         Selain itu, kata Muhammad, panti jompo Tresna Werdha tidak memiliki tenaga paramedis yang bisa memantau kondisi penghuni panti yang jumlahnya mencapai 90 orang dengan usia di atas 65 tahun.

         "Mestinya  ada dokter khusus yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi untuk memantau kondisi kesehatan para orang tua yang ada di panti ini. Kami sudah bersurat ke Dinas Kesehatan, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan," katanya.

         Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB memberikan tenaga pekerja sosial dan psikiater karena orang lanjut usia sering mengalami depresi, mereka tidak memiliki sanak keluarga yang bisa menghibur.

         "Orang lanjut usia biasanya ingin mendapatkan curahan perhatian dari lingkungan keluarganya, tetapi yang dirawat di panti ini  sebagian besar tidak memiliki sanak keluarga," ujarnya.

         Ketua Komisi IV DPRD NTB Patompo Adnan mengatakan pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi pengelola panti jompo Tresna Werdha Mataram pada pembahasan APBD perubahan.

         "Ini komitmen kami. Nanti pada pembahasan APBD perubahan kami akan koordinasikan dengan Dinas Sosial supaya ada alokasi anggaran khusus untuk biaya pengecekan kesehatan dan biaya perawatan di rumah sakit," katanya.

         Usai memantau kondisi panti jompo Tresna Werdha Mataram, belasan anggota Komisi IV DPRD NTB melanjutkan kunjungan kerjanya ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) untuk mengetahui sejauh mana pelayanan rumah sakit tersebut kepada masyarakat.(*)