Mataram, 20/7 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta pemangku kepentingan lainnya tengah menyusun rencana strategi adaptasi perubahan iklim bumi yang ditengarai telah menyebabkan pemanasan global dan naiknya permukaan laut.
Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Bidang Investasi dan Sumber Saya Alam, Dr Syamsul Dilaga, mengemukakan hal itu saat mewakili Gubernur NTB, Zainul Majdi, pada Pertemuan Kelompok Ahli (PKA), di Mataram, Selasa.
Pertemuan tersebut membahas perubahan iklim sebagai ancaman baru terhadap keamanan negara dan implikasinya bagi Indonesia.
Peserta pertemuan selain Pimpinan DPRD dan unsur Muspida NTB, juga pejabat dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Pimpinan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri serta Anggota Dewan Kelautan Indonesia (DKI).
Syamsul mengatakan, Provinsi NTB tergolong daerah yang dianggap rentan terhadap dampak dari perubahan iklim tersebut.
Karena itu, strategi yang tepat guna mencegah meluasnya dampak dari perubahan iklim itu harus terus diupayakan, termasuk membahas bagaimana implikasi dari dampak perubahan iklim ini terhadap keamanan nasional Indonesia.
"Di NTB sendiri gejala dan dampak perubahan iklim sesungguhnya telah dirasakan karena terjadi peningkatan suhu udara, perubahan pola musim, dan meningkatnya frekuensi bencana akibat iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan dan gelombang pasang," ujarnya.
Kejadian-kejadian tersebut, kata Syamsul, telah mengancam kehidupan sebagian besar masyarakat NTB, terutama masyarakat petani dan nelayan.
Menyikapi permasalahan tersebut, Gubernur NTB menerbitkan Keputusan Nomor 219 tahun 2007 kemudian membentuk gugus tugas perubahan iklim di NTB, yang kemudian disempurnakan dan dikukuhkan kembali melalui keputusan Gubernur NTB Nomor 68 Tahun 2008.
"Saat ini, gugus tugas tersebut telah menghasilkan konsep rencana strategis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di NTB yang merupakan dokumen kesepakatan para stakeholder di daerah ini," ujarnya.
Konsep rencana strategis menghadapi perubahan iklim itu berisi berbagai tindakan guna memberikan kontribusi dalam menghambat lajunya pemanasan global dan langkah antisipasi terhadap dampak potensial yang timbul dari perubahan iklim di wilayah NTB.
Pemprov NTB menyadari sepenuhnya bahwa konsep strategi adaptasi perubahan iklim itu masih jauh dari sempurna, sehingga masih sangat membutuhkan masukan serta sumbangan pikiran dari berbagai pihak demi penyempurnaannya.
"Oleh karena itu, saya berharap hasil pertemuan ini akan bermanfaat besar bagi Indonesia khususnya Provinsi NTB dalam mengantisipasi perubahan iklim yang akan berdampak buruk bagi program pembangunan dan kegiatan daerah dalam rangka mewujudkan akselerasi pembangunan di berbagai bidang," ujarnya.(*)