Pimpinan DPRD NTB sanggah menerima uang panjar pengadaan JPS

Mataram (ANTARA) - Pimpinan DPRD Nusa Tenggara Barat menyanggah telah menerima uang panjar dari salah seorang anggota DPRD NTB untuk memuluskan pengadaan item paket program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak COVID-19.

"Tidak benar ada pimpinan menerima panjar atau terlibat dalam pengadaan JPS Gemilang," kata Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah didampingi tiga pimpinan DPRD NTB H Mori Hanafi, H Abdul Hadi dan H Muzihir di Mataram, Selasa.

Ia menegaskan, bahwa ada pernyataan pimpinan empat DPRD NTB menerima uang panjar untuk memuluskan pengadaan item dalam program JPS Gemilang pun sudah masing-masing di bantah oleh kedua belah pihak yakni anggota DPRD NTB H Abdul Wahid dan Ketua BK DPRD NTB H Najamuddin Moestofa.

"Perihal kabar ada uang panjar itu kan sudah sama-sama di bantah baik oleh Pak  Abdul Wahid dan Ketua BK Pak Najamuddin Moestofa. Bahwa tidak  pernah ada keterlibatan pimpinan atau anggota DPRD dalam pengadaan item program JPS Gemilang dan kami pun tidak tahu menahu soal itu," jelasnya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar tersebut tidak menampik, bahwa H Abdul Wahid pernah menyampaikan dihadapan rapat pimpinan DPRD yang diikuti para pimpinan fraksi dan komisi agar pimpinan di DPRD NTB membantunya memperjuangkan aspirasi dari Persatuan Petani Penggilingan Padi (Perpadi) Lombok Timur yang juga diketuai H Abdul Wahid agar bisa masuk dalam item paket program JPS Gemilang.

"Kalau soal itu iya pak Wahid minta tolong. Tapi tidak ada uang panjar itu dan kami pun tidak tahu menahu. Jadi kami tidak pernah terlibat dalam masalah itu karena juga tidak benar. Makanya kami perlu mengklarifikasi," tegas Isvie Rupaedah.

Karena itu, lanjut Isvie persoalan panjar tersebut tidak ada. Bahkan, sebagai pimpinan DPRD dirinya telah mewanti - mewanti kepada seluruh anggotanya untuk tidak bermain-main dalam proses pengadaan apapun di lembaga tersebut. Sebab, hal tersebut menyangkut marwah lembaga dan nama baik karena itu harus tetap dijaga dengan baik. Kalaupun dalam kapasitas sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan nasib rakyat silahkan. Tapi tidak untuk bermain-main dalam proses pengadaan apapun di lembaga maupun di pemerintahan.

"Kalau di bilang kita terganggu pasti kita terganggu dengan masalah ini, apalagi ini kita tidak tahu dan semua itu juga tidak benar. Yang jelas tidak boleh ada anggota yang bermain di lembaga ini," katanya.

Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi juga menegaskan bahwa adanya tudingan pimpinan DPRD NTB memihta uang panjar adalah tidak benar sama sekali. Bahkan, pihaknya telah meminta klarifikasi terkait hal ini kepada H Abdul Wahid dan H Najamuddin Moestofa. Bahkan, kedua pun telah mengklarifikasi dan membantah kabar tersebut. 

"Ini sudah di klarifikasi oleh keduanya. Dan masalah ini hanya miss komunikasi saja bahwa ini sebuah kekhilafan semata karena tidak ada seperti itu," ujarnya.

Mori pun menegaskan bahwa persoalan ini sudah selesai dengan pernyataan keduanya kepada pimpinan bahwa sekali lagi pernyataan tersebut hanyalah kesalahpahaman semata.

"Dengan kita bertemu semuanya sudah clear. Tidak ada yang harus lagi diperpanjang karena memang semua ini tidak benar dan tidak ada," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Anggota Fraksi PKB DPRD NTB H Abdul Wahid membantah dirinya pernah menyatakan memberikan uang panjar untuk memuluskan pengadaan item paket JPS Gemilang kepada pimpinan DPRD NTB.

"Yang ada itu, Ketua BK DPRD NTB yang menelpon saya. Kalaupun saya ngamuk itu guna memperjuangkan nasib petani dan lembaga yang saya pimpin. Apalagi, saya pribadi memang sudah 15 tahun berkecimpung pada urusan beras. Tapi, karena petani enggak dapat sama sekali, maka saya pun menyuarakan hal itu. Minimal lembaga DPRD bisa menyuarakan kondisi petani pada eksekutif," ujar Wahid.

Ia menegaskan, pernyataan kerasnya pada saat rapat internal di DPRD NTB tidak lain karena pogram JPS Gemilang Tahap I tidak mengakomodir para petani di wilayahnya. Hal itu menurutnya sangat wajar, terlebih dirinya merupakan Ketua Perpadi yang mewakili ribuan petani khususnya di Kabupaten Lombok Timur.

"Saya masih sadar, dan tidak pernah ada keluar pembicaraan berbicara soal uang panjar pada pimpinan DPRD NTB. Ini hanya mis komunikasi saja. Sekali lagi, Ketua BK DPRD NTB jangan membolak-balikkan fakta yang sebenarnya," jelas pengusaha beras tersebut.