Jakarta (ANTARA) - Staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono mengatakan Pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) untuk memberikan kesempatan kepada DPR RI untuk menyerap lebih jauh aspirasi elemen masyarakat.
"Pemerintah sudah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP untuk memberikan kesempatan kepada DPR untuk berdialog dan menjaring lebih jauh lagi aspirasi/ masukan dari setiap elemen masyarakat," ujar Dini dihubungi di Jakarta, Sabtu malam.
Dini membenarkan bahwa dalam pertemuan bersama Purnawirawan TNI-Polri dan legiun veteran Indonesia, Presiden menegaskan pemerintah belum mengeluarkan daftar inventarisasi masalah RUU HIP lantaran belum mengetahui arah RUU HIP.
Adapun Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan dalam situs www.setkab.go.id mengatakan dari sekian banyak hal yang dibicarakan Presiden dengan Purnawirawan dan legiun veteran, ideologi Pancasila menjadi fokus pembicaraan yang belakangan menjadi diskursus publik yang hangat.
“Dalam diskusi, legiun veteran dan purnawirawan itu menyampaikan usul-usul yang sifatnya konkret. Tetapi prinsipnya sama antara Presiden dan kita semua yang hadir bahwa Pancasila itu adalah ideologi yang sudah final,” tutur Mahfud MD.
Payung hukum terhadap hal tersebut, kata Mahfud melanjutkan, juga sangat kuat.
“Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 itu berlaku mutlak karena sudah dikunci keberlakuannya oleh Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003. Pada masalah itu sama semuanya, sependapat. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus,” ujarnya.
Berita Terkait
Stafsus Presiden Dini Purwono jelaskan soal ancaman pasal perzinaan KUHP
Rabu, 7 Desember 2022 18:52
Ketua DPD: Pancasila sudah final dan tidak bisa diperas lagi
Minggu, 28 Juni 2020 22:24
Din menyayangkan parpol yang usung RUU HIP
Rabu, 17 Juni 2020 21:36
MPR: pemerintah seharusnya meminta DPR hentikan bahas RUU HIP
Rabu, 17 Juni 2020 9:32
Ormas Islam apresiasi keputusan Pemerintah menunda bahas RUU HIP
Rabu, 17 Juni 2020 6:05
Mahfud: Bagi Pemerintah, Pancasila dimaknai sebagai satu tarikan napas
Rabu, 17 Juni 2020 0:13
Menkopolhukam: Pemerintah tak bisa sepihak mencabut RUU HIP
Selasa, 16 Juni 2020 23:18
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53