KEMENPERIN JADIKAN NTB DAERAH FOKUS PROGAM OVOP

          Mataram,  (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah fokus program "One Village One Produk" untuk wilayah Indonesia timur, karena dinilai sebagai provinsi yang cepat maju.

         "Pada 2011 ini, program 'One Village One Produk' (OVOP) lebih banyak mengarah ke Nusa Tenggara Barat, karena potensinya dinilai melebihi provinsi lain," kata Kasubdit Industri Kerajinan dan Sandang, Direktorat Industri Kecil Menengah (IKM) Wilayah III, Dirjen IKM, Kementerian Perindustrian, Leonard Siahaan, di sela-sela sosialisasi OVOP IKM Sandang, di Mataram (4/5).

         Dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, kata dia, NTB punya kerajinan seperti gerabah, ketak, cukli, termasuk IKM sandang tenun dan batik yang cukup potensial dan akan berkembang di masa depan.

         Menurut dia, implementasi fokus pemerintah dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang lebih sering digelar di NTB, termasuk pelatihan penggunaan zat warna alam dan pelatihan kewirausahaan IKM tenun dan batik.

         Ada pula materi yang diberikan kepada perajin dalam bentuk "Achievement Motivation Training" (AMT) yang melibatkan tenaga ahli.      
    Dukungan sarana juga digelontorkan Kementerian Perindustrian dengan menyetujui didirikannya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sandang.

         "UPT itu telah disetujui untuk dibangun di Sumbawa dan akan segera diresmikan oleh Gubernur NTB. Kami bantu peralatan yang dibutuhkan untuk mengisi UPT, sampai menyelenggarakan pelatihan selama tiga periode untuk petugas UPT," ujarnya.

         Leo menyarankan, agar Pemerintah Daerah di NTB juga fokus pada pengembangan OVOP ini di tingkat pengrajin. Hal itu perlu dilakukan agar pembinaan di satu desa OVOP dilakukan secara terus menerus.

         "Kepada pengrajin yang sama. Dinas diimbau juga untuk tidak melakukan gonta ganti peserta yang menjadi sasaran pelatihan OVOP," ujarnya.

         Menurut dia, OVOP yang baru tiga tahun diaplikasikan di Indonesia, baru beberapa provinsi yang sudah terbentuk OVOP. Sebagai barang baru, tentu membutuhkan komitmen dan keberpihakan semua pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) maupun asosiasi pengusaha terkait untuk bersama-sama menggandeng IKM.

         Ia melihat, geografis NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Sumbawa, membutuhkan komitmen besar. Untuk itu, Pemda disarankan untuk memetakan desa-desa OVOP, baik di Sumbawa maupun di Lombok, sehingga pengembangan IKM OVOP di NTB tidak sekadar wacana semata.

         "Kriteria pengembangan OVOP harus mampu memberdayakan produk yang bersumber dari bahan baku lokal, unik yang menjadi kebanggaan daerah dan bernilai jual," ujarnya. (*)