Mataram, 14/5 (ANTARA) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, menggelar kampanye pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa, di jalan protokoler di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Kampanye pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang melibatkan lebih dari 20 orang itu dikoordinir Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Ainul Rahman.
Dalam aksinya itu KAMMI NTB juga melibatkan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mataram (Unram).
Dalam orasinya, aktivis KAMMI NTB Abdul Rahman mengatakan, alokasi dana pendidikan sebesar 20 persen harus digunakan secara peruntukannya dan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, Indonesia tidak akan maju dan berkembang sebelum sektor pendidikan mengalami kemajuan.
"Karena itu, kami mengimbau rakyat NTB untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana BOS, jangan sampai dana tersebut dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Selain itu, kata Abdul, selama korupsi masih ada di NTB maka jangan harap pendidikan dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rakyat NTB dapat menjadi lebih baik.
Orator KAMMI NTB itu juga mengimbau berbagai kalangan agar bersama-sama melawan koruptor yang akan membuat pendidikan di NTB menjadi semakin terpuruk.
Aktivis KAMMI NTB lainnya yakni M. Hasyim, dalam orasinya mengatakan Provinsi NTB merupakan daerah yang rawan terjadinya korupsi. Dana BOS banyak yang diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
"KAMMI, BEM Unram dan KPK telah bekerja sama untuk mengawal penggunaan dana BOS guna membangun masyarakat madani yang dilandasi oleh sistem pendidikan yang baik," ujarnya.
Pengurus KAMMI Komisariat IKIP Mataram Sunardi juga berorasi dan mengatakan korupsi adalah penyakit yang bisa merusak moral bangsa Indonesia, dan hingga kini NTB yang menjadi bagian dari Indonesia sulit maju karena kurangnya anggaran pendidikan dan masih mahalnya biaya pendidikan sehingga sulit dijangkau masyarakat tertentu.
Apalagi, penggunaan dana BOS diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kami mengajak semua komponen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana BOS di beberapa sekolah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Pejabat Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, kampanye itu akan dilakukan hingga akhir Desember 2011 di 12 kota besar di Indonesia.
Kampanye dilakukan dengan melakukan orasi, pembagian pin, stiker dan gantungan kunci kepada masyarakat.
Menurut dia, dengan adanya kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa KPK telah memiliki "SMS Premium" yang bisa digunakan oleh masyarakat termasuk orangtua murid untuk melaporkan kepada KPK jika menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.
"Pengawasan dan pemantauan terhadap penggunaan dana bos merupakan tanggung jawab semua pihak agar dana BOS yang diberikan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan," ujarnya.
Sebelum mengakihiri kampanye pengawasan penggunaan dana BOS itu, aktivis KAMMI NTB membagi-bagikan stiker, pin dan gantungan kunci kepada para pengguna jalan. (Devi/*)