Lombok Barat, NTB, 13/6 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia akan mengadopsi cara Philipina menerapkan jembatan bergerak atau "Nautical Highway" yang dinilai sukses mengurangi biaya transportasi sampai 65 persen.
"Philipina telah suskes menerapkan 'nautical highway' dan kita (Indonesia, Red) perlu bekerja sama dengan harapan dapat diterapkan di Sabuk Selatan (Aceh hingga Merauke)," kata Wakil Menteri Perhubungan DR. Bambang Susantono, saat meresmikan pengoperasian Kapal Motor Dharma Kencana III, di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin.
Peresmian pengoperasian KM Dharma Kencana III itu disaksikan Dirjen Perhubungan Darat Suroya Alimoeso, Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Danang Baskoro, Dirut PT Dharma Lautan Utama Bambang Haryo Sukartono, dan Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry Lembar Charda Damanik.
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH. M. Zainul Majdi, juga menyaksikan peresmian pengoperasian KM Dharma Kencana III, yang dipadukan dengan peresmian Ruang Tunggu VIP Pelabuhan Penyeberangan Lembar itu.
Ia mengatakan, di Philipina terdapat The Strong Republic Nautical Highway (SRNH) yakni serangkaian segmen terpadu jalan raya dan rute ferry angkutan kendaraan yang mengombinasikan jalan dengan rute ferry.
SRNH merupakan tulang punggung dari transportasi kendaraan yang dapat diakses melalui sistem nasional.
Sistem tersebut mengurangi waktu perjalanan yang biasa dengan 17 jam ke kota-kota besar yang berbeda, meningkatkan aksesibilitas tujuan wisata utama, dan meminimalkan biaya penanganan barang, di seluruh wilayah negera itu.
SRNH di Philipina mencakup 919 kilometer yang mulai dibuka untuk umum pada 12 April 2003, yang mencakup provinsi dan kota-kota Mindoro Oriental, Tagaytay City (Cavite), Marinduque, Romblon, dan Kota Batangas di Luzon seperti Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Cebu, Guimaras, dan Siquijor.
Juga mencakup kota-kota di Visayas, dan Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, dan Kota Dapitan di Mindanao.
"Philipina telah berhasil mengurangi waktu bepergian, memperbaiki asekbilitas pusat-pusat tujuan wisata, bahkan mengurangi biaya transportasi sampai 65 persen. Tentu bagaimana efesiensi dan daya saing ditimbulkan, membuka pasar baru untuk pertanian, memperbanyak turis dan memperbaiki industri logistik," ujarnya.
Bambang mengatakan, Indonesia dan Philipina merupakan anggota ASEAN yang dikenal sebagai negara kepulauan, sehingga peluang kerja sama dalam membangun sistem "nautical highway" itu terbuka luas.
Peluang kerja sama penerapan "neutical highway" itu harus disikapi sejak dini agar rencana Pemerintah Indonesia membangun kawasan Sabuk Selatan dapat terealisasi.
"Kami mengharapkan ada kemajuan di Sabuk Selatan, dimana seseorang bisa berkendaraan dari Aceh hingga Merauke, dengan nyaman. Kalau hendak melintasi pulau pakai ferry, dan kita bisa buat jalur logistik dan penumpang yang sangat efesien," ujarnya.
Untuk mengawali pengembangan kawasan Sabuk Selatan itu, Bambang mengharapkan semua pihak terkait mengedepankan 11 hal pokok terkait perbaikan sektor perhubungan, khususnya transportasi darat dan penyeberangan.
Ke-11 hal pokok itu yakni penggantian kapal usia tua yang akan diprogram tersendiri, komitmen pelaku usaha dalam melakukan investasi kembali sarana transportasi, kemudahan proses perizinan transportasi penyeberangan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan optimalisasi pelayanan.
Hal pokok lainnya yakni meningkatkan koordinasi dan sinkroniasasi program, dalam pengoperasian kapal dan prasarana lain, operator harus operasionalkan prasarana dengan kecapatan optimum, sekaligus menjamin pelayanan seperti memasang alat GPS pada kapal agar dapat dipantau kecapatannya.
Selanjutnya, perbaikan manajemen "doging" oleh operator, penyedia jasa perawatan serta regulator, penyediaan sarana parasa pendukung operasional transportasi seperti peralatan perlindungan dermaga dan peralatan operasi kapal berstandar "labour", peningkatan pemanfaatan sistem IT dalam pengoperasian prasrana dan manajemen.
"Juga peningkatan pelayanan kepada pengguna melalui disertifikasi tingkat pelayanan, penerbitan data dan peningkatan efesiensi proses pendataan pada manifes kapal," ujarnya. (*)