Mataram, 5/1 (ANTARA) - Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga kini masih kesulitan melakukan pendataan jumlah mata air karena terbatasnya alokasi anggaran.
"Data jumlah mata air dalam tiga tahun terakhir ini belum diketahui pasti. Kami mengalami kendala dari sisi anggaran untuk melakukan kegiatan pendataan," kata Kepala Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tajuddin Erfandi di Mataram, Kamis.
Selain untuk melakukan pendataan, kata dia, pihaknya juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk membebaskan lahan masyarakat yang memiliki sumber mata air menjadi aset pemerintah untuk selanjutnya dipelihara agar tetap lestari.
Karena keterbatasan anggaran, Tajuddin mengaku hanya bisa melakukan pembinaan dan penataan 20 sumber mata air pada 2011 yang tersebar di delapan kabupaten di NTB, kecuali Kota Mataram dan Kota Bima.
Data jumlah mata air dibutuhkan untuk mendukung berbagai progam di bidang lingkungan, terutama upaya pelestarian kawasan hutan sebagai sumber mata air.
Pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp1 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2012 untuk melakukan pendataan mata air di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
"Kami berharap alokasi anggaran yang diusulkan bisa disetujui karena persoalan lingkungan sudah menjadi isu global yang harus ditangani secara bersama dan dengan langkah terpadu," ujarnya.
Tajuddin mengatakan, pendataan jumlah sumber mata air di NTB akan dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten dan akan diawali dari Kabupaten Lombok Timur pada 2012.
Meski tidak menyebutkan secara pasti berapa idealnya anggaran yang dibutuhkan untuk mendata sumber mata air di seluruh NTB, Tajudin memastikan satu mata air membutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp50 juta.
Sementara untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kegiatan pendataan akan dikoordinasikan bersama Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kehutanan NTB.
"Persoalan lingkungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab kami, tetapi juga seluruh pihak, karena itu upaya koordinasi yang intensif terus kami lakukan dengan instansi terkait," ujarnya.(*)