Mataram (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap melakukan verifikasi faktual terkait syarat keanggotaan calon partai politik calon peserta pemilu 2024 di wilayah itu.
"Kalau kita di KPU provinsi dan kabupaten kota di NTB saat ini tinggal menunggu data yang dikirim oleh KPU RI untuk dilakukan verifikasi administrasi terkait syarat keanggotaan parpol. Untuk itu kami sudah siap," kata Komisioner KPU NTB Divisi Teknis, Zuriyati di Mataram, Selasa.
Ia mengatakan salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik (Parpol) untuk menjadi peserta Pemilu 20224 adalah dukungan keanggotaan parpol di masing-masing daerah.
"Artinya paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten dan kota," ujarnya.
Adapun dokumen persyaratan yang diterima KPU kabupaten dan kota yakni daftar nama anggota parpol yang tercantum di Sistem Informasi Parpol (SIPOL).
Kemudian, KTA dan KTP elektronik atau Kartu Keluarga (KK). Lalu, daftar nama anggota parpol yang berpotensi ganda dan berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
"Dokumen persyaratan keanggotaan parpol calon peserta Pemilu yang diterima KPU kabupaten dan kota itu bakal dicocokkan dengan KTA dan KTP elektronik atau KK yang terdapat di Sipol.
Kemudian tahapan berikutnya, kata Zuriyati, parpol akan menindaklanjuti hasil verifikasi administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan.
"Kalau kami provinsi hanya satu syarat yang diverifikasi dari sejumlah syarat menjadi peserta pemilu. Kalau sudah itu kita akan lapor ke KPU pusat. Nanti KPU akan mengeluarkan berita acara administrasi. Kalau belum lengkap ada kesempatan perbaikan. KPU akan melakukan berita acara perbaikan. Nanti KPU akan umumkan yang sudah penuhi syarat perbaikan dan tidak perbaikan," katanya.
