Mataram (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan mobil layanan keliling pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) ke-325 lingkungan untuk memotivasi, mendekatkan, serta memudahkan masyarakat membayar PBB.
"Untuk kegiatan layanan keliling pembayaran PBB, kami siapkan empat mobil layanan. Jika masih kurang, kami ada kendaraan lain yang siap melayani wajib pajak di 325 lingkungan," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Selasa.
Dikatakannya, kegiatan layanan keliling dengan menggunakan mobil ini mulai digencarkan mendekati jatuh tempo pembayaran PBB pada 30 September 2022.
"Layanan keliling ini rutin kami laksanakan setiap tahun menjelang tanggal jatuh tempo. Layanan keliling kami buka khusus untuk pembayaran PBB," katanya.
Kegiatan layanan pembayaran PBB keliling, katanya, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari lingkungan dan petugas BKD siap memberikan layanan kapan pun dan dimana pun.
"Pagi, siang, sore, malam, kami siap turun. Bahkan pada hari libur sekalipun jika ada permintaan, petugas kami siap turun," katanya.
Syakirin mengatakan, realisasi PBB Kota Mataram hingga Senin (12/9-2022) sudah mencapai Rp15,9 miliar dari target Rp27 miliar.
"Harapannya, dengan layanan keliling dapat memotivasi masyarakat sehingga target sebesar Rp27 miliar itu bisa tercapai hingga tanggal jatuh tempo pada 30 September 2022," katanya.
Berita Terkait
Melepas pengaruh "shadow economy" optimalisasi penerimaan pajak
Selasa, 26 November 2024 19:53
Pendapatan pajak MotoGP Sirkuit Mandalika 2024 capai Rp3 miliar
Selasa, 26 November 2024 10:58
Pemerintah dinilai perlu mempertahankan insentif pajak sektor logistik
Jumat, 22 November 2024 17:40
Pengamat: RUU Pengampunan Pajak bukti tidak serisunya DPR brantas korupsi
Jumat, 22 November 2024 13:22
Asosiasi sebut tarif PPN 12 persen akan berdampak terhadap UMKM
Kamis, 21 November 2024 18:27
KPK ingatkan Pemkab Lombok Timur tagih pajak penambang ilegal galian C
Rabu, 20 November 2024 15:42
SMF lapor kontribusi ke negara capai Rp2,2 triliun
Selasa, 19 November 2024 17:38
Pemerintah kejar potensi pajak dari ekonomi bawah tanah
Jumat, 15 November 2024 12:57