Disnaker data 5.000 pekerja informal diusulkan menerima bansos BBM

Mataram (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendata sekitar 5.000 pekerja informal untuk diusulkan menjadi sasaran penerima bantuan sosial (bansos) kompensasi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah yang kita data ini adalah mereka yang tidak terakomodir dalam usulan penerima bantuan subsidi upah (BSU)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram H Rudi Suryawan di Mataram, Selasa.

Menurutnya, sekitar 5.000 pekerja informal yang terdata itu antara lain bekerja sebagai tukang ojek, asisten rumah tangga, ketua rukun tetangga (RT), bahkan ada juga kepala lingkungan.

"Mereka itu pekerja tapi tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak masuk dalam usulan penerima BSU sebanyak 50.000 pekerja," katanya.

Terkait dengan itu, lanjutnya, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Dinas Sosial sebagai pelaksana program bansos BBM yang bersumber dari dana transfer umum (DTU) total Rp3,4 miliar lebih.

Selain itu, Disnaker juga akan koordinasi dengan Dinas Perindustrian Koperasi (Disperinkop) dan UKM , agar data yang diusulkan tidak tumpang tindih sebab tidak menutup kemungkinan data yang diusulkan Disperinkop sama dengan data pekerja yang diusulkan Disnkaer.

"Jadi untuk penetapan data calon penerima bansos BBM kita sangat selektif guna menghindari adanya pemberian bansos dobel. Kita ingin bantuan tepat sasaran dan merata," katanya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Sudirman sebelumnya, mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Mataram per Juli 2022, tercatat sebanyak 72.686 KPM.

Dari jumlah itu, sebanyak 51.900 KPM sudah diberikan bantuan dari pemerintah pusat baik melalui program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), maupun bantuan langsung tunai (BLT) BBM.

"Setelah kami hitung dan kalkulasi, data di DTKS tersisa 20.786 KPM belum tersentuh bantuan penyesuaian kenaikan BBM," katanya.

Sebanyak 20.786 KPM tersebut diasumsikan menjadi sasaran bansos BBM karena mereka belum mendapatkan bantuan dampak penyesuaian harga BBM dari pemerintah pusat.

"KPM itu adalah mereka yang belum dapat program batuan dari pemerintah, baik itu PKH, BPNT, ataupun BLT," katanya.

Terkait dengan itulah, katanya, pihaknya saat ini sedang menyiapkan konsep untuk pemberian bantuan terhadap 20.786 KPM dengan menggunakan DTU total Rp3,4 miliar lebih.

Anggaran tersebut, sudah masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinsos Kota Mataram melalui APBD Perubahan Tahun 2022, sehingga program bansos BBM ditargetkan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2022.

"Bentuk bantuannya, hingga saat ini belum ditetapkan apakah dalam bentuk uang tunai atau paket sembako. Itulah yang masih kami usulkan ke pak wali (Wali Kota Mataram-red)," katanya.