Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen Indonesia mengatasi perubahan iklim dalam pertemuan koalisi menteri keuangan untuk perubahan di Conference of the Parties (COP)-27 UNFCCC di Mesir pada 9-10 November 2022.
“Indonesia berkomitmen untuk menerapkan rencana adaptasi akibat perubahan iklim, dan tujuan utama dari program adaptasi tersebut adalah untuk menurunkan risiko dan kerentanan atas perubahan iklim di berbagai sektor. Usaha tersebut juga difokuskan terhadap ketahanan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan,” kata Suahasil sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Jumat.
Selanjutnya, Suahasil yang memimpin delegasi Kementerian Keuangan juga menghadiri pertemuan “Unlocking Financial Resources for Investments in Climate Change and Energy Transition” yang digagas oleh Islamic Development Bank (IsDB), OPEC Fund for International Development, dan Arab Coordination Group (ACG).
Pertemuan ini bertujuan memperkenalkan skema finansial baru dengan nilai minimal 20 miliar dolar AS sekaligus platform dalam mendukung skema transisi energi global. Dalam implementasinya, skema finansial tersebut dapat dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai target emisi nol bersih hingga 2050.
Dalam acara ini, Suahasil menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim sebagaimana tampak dari reformasi penganggaran demi mendukung upaya mengatasi perubahan iklim, dan penciptaan berbagai skema pendanaan inovatif berbasis syariah baik melalui skema Souvereign Green Sukuk, Green Sukuk Retail serta SDG Bonds.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memprioritaskan pencapaian target komitmen NZE 2060 atau lebih cepat melalui mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM) yang nantinya akan melakukan percepatan pengakhiran periode masa operasional PLTU batu bara sekaligus membangun renewable energy (RE) sebagai salah satu alternatif utama.
Pertemuan hari pertama diakhiri dengan kegiatan UNFCCC Mandated Event: High LevelMinisterial on New Collective Quantified Goal on climate finance (NCQG) yang merupakan target mobilisasi pendanaan baru, yang perlu ditetapkan sebelum 2025, dengan nilai minimal 100 miliar dolar AS di tahun 2025 dan seterusnya.
Secara umum, delegasi negara-negara yang hadir sepakat bahwa komitmen mobilisasi pendanaan dalam NCQG perlu mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, serta mencerminkan kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang.
Baca juga: Indonesia terus lakukan langkah konkret atasi krisis iklim
Baca juga: Generasi muda harus berperan atasi perubahan iklim
Beberapa negara berkembang mengungkapkan pentingnya mengatasi isu terkait akses pendanaan untuk negara berkembang, dan bahwa komitmen baru ini tetap dalam kerangka kewajiban dukungan negara maju ke negara berkembang.
Sementara itu, negara-negara maju mengungkapkan bahwa NCQG merupakan komitmen pendanaan global dan semua pihak perlu mengambil peran. "Untuk memenuhi kebutuhan dana guna membatasi kenaikan suhu global 1,5 derajat, pendanaan publik saja tidak cukup dan sektor swasta perlu untuk berkontribusi," kata Suahasil.
