Mataram, 27/12 (ANTARA) - Kapolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap para kandidat pemilihan kepala desa (pilkades) juga ikut memelihara kamtibmas, dan tidak menggalang massa untuk menimbulkan gangguan hingga tindakan anarkis.
"Para kandidat pilkades juga berkewajiban memelihara kamtibmas, jangan sampai hanya karena kalah dalam pemilihan lalu menggalang kekuatan untuk mengganggu kepentingan umum," kata Wakil Kepala (Waka) Polda NTB Kombes Pol Martono, di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, pada Desember 2012, digelar pilkades di 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.
Pihaknya tetap mengamankan situasi saat pelaksanaan pemilihan kepala desa itu, namun keterbatasan personil ikut menentukan bentuk pengamanan intensif yang diterapkan.
"Memang rawan konflik, karena pilkades di 87 desa di dua kabupaten secara bersamaan pada bulan ini, tetapi ada juga pilkades yang aman dan damai karena kandidat yang kalah dewasa dalam menyikapinya," ujarnya.
Martono mengakui, pilkades di Kabupaten Lombok Tengah, mulai mengarah kepada penggalangan massa untuk melakukan sejumlah aksi protes dan hal itu rawan konflik sosial dan rentan berujung tindakan anarkis.
Pada Rabu (26/12), sekitar 100 orang warga dari Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, menggelar aksi unjuk rasa di DPRD setempat, menuntut pemilihan ulang kepala desa.
Massa aksi menuntut digelar pilkades ulang di Desa Monggas, karena menurut mereka sarat masalah, seperti diwarnai politik uang, sorotan daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap cacat hukum, surat undangan untuk pemilih tidak semuahnya disebar, adanya penghapusan sejumlah nama pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu yang tidak melalui koordinasi dan konfirmasi dengan petugas pendataan pemilih, dan permasalahan lainnya.
"Polisi sudah mengamankan aksi massa itu, tetapi massa berpencar-pencar dan itu rawan tindakan anarkis yang luput dari pantauan. Makanya kami mengharapkan peran serta pemerintah daerah setempat, terutama para kandidat pilkades untuk berperan aktif dalam menjaga kamtibmas," ujarnya.
Dia mengakui, dikabarkan dalam sepekan terakhir ini akan mencuat aksi massa terkait penolakan hasil pilkades di sejumlah desa di Pulau Lombok.
Potensi konflik sosial antara lain dipicu oleh sikap militansi dan euforia pendukung masing-masing calon, sehingga kondisi itu berpotensi memicu tindakan anarkis dan perbuatan melawan hukum lainnya.
Karena itu, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk bersama-sama pihak terkait lainnya menempuh langkah-langkah antisipasi, terutama kesiapsiagaan aparat keamanan, guna mencegah terjadinya berbagai tindakan yang tidak diinginkan.
"Makanya, mari kita bersama-sama mencegah tindakan anarkis yang mungkin saja ditimbulkan dari aksi massa pendukung kandidat pilkades yang kalah, jangan sampai urusan sepele justru merugikan kepentingan umum," ujar Martono. (*)