Mataram, 6/3 (Antara) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan koordinasi dengan pejabat terkait di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri, guna memantau TKI yang berada di Sabah, Malaysia timur.
"Informasinya ada sekitar 8.000 TKI dan warga Indonesia lainnya yang berada di lokasi konflik di Sabah, Malaysia timur. Mungkin ada orang NTB di kelompok itu, sehingga perlu dipantau kondisinya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB H Mokhlis, di Mataram, Rabu.
Ia mengatakan, dari 8.000 orang TKI di Sabah itu, sekitar 600 orang sudah dievakuasi dari lokasi konflik ke daerah yang lebih aman.
Namun, hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Malaysia, dari 600 orang itu tidak ada yang berasal dari NTB.
"Tetapi, pantauan harus terus dilakukan karena ada sekitar 70 orang warga NTB yang dikirim sebagai TKI di perkebunan kelapa sawit di Sabah pada tahun 2012," ujarnya.
Menurut Mokhlis, TKI asal NTB umumnya bekerja di Malaysia barat, sehingga sedikit yang ditempatkan sebagai TKI di wilayah Malaysia timur, termasuk Sabah.
Hingga kini, belum ada rencana pemulangan para TKI di Sabah ke Indonesia, dan menurut penjelasan KBRI di Malaysia, hanya dijauhkan dari lokasi konflik di Sabah, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
"Tapi, kita berkoordinasi terus sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi NTB terhadap warganya yang berada di wilayah konflik di Malaysia itu," ujarnya.
Pada Selasa (5/3) pukul 07.00 waktu Malaysia, Tentara Malaysia melakukan penyerangan terhadap sekitar 180 warga bersenjata asal Kesultanan Sulu, Filipina selatan, yang diklaim Juru Bicara Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, sebanyak 27 tewas akibat bentrokan bersenjata tersebut.
TNI Angkatan Darat dari Batalion 407 Padmakusuma memperketat penjagaan di perbatasan Indonesia Malaysia yang terletak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, untuk menghindari penyusupan warga asing yang masuk ke wilayah Indonesia.
Konsulat Jenderal RI di kota Kinabalu, Soepeno Sahid menginformasikan, para tenaga kerja Indonesia telah diungsikan dari tempat mereka bekerja di ladang sawit Sahabat 17 ke kompleks Embara yang berjarak sekitar enam kilometer dari tempat konflik.
Soepeno juga menjelaskan sejumlah kapal tidak diperbolehkan merapat dan berlayar di dekat wilayah tersebut dan meliburkan para anak buah kapal (ABK) asal Indonesia.
Sementara itu, Juru bicara Kemenlu, Michael Tenne melalui pesan singkatnya, menginformasikanpemerintah Indonesia melalui Kemenlu terus memantau kondisi keamanan di Sabah dengan terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur serta Konsulat RI di Tawau, Sabah.
Kemenlu melakukan langkah pengamanan selanjutnya terhadap WNI berdasarkan perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut.
"Kami akan terus memantau keadaan di Sabah dan langkah pengamanan WNI selanjutnya akan kami sesuaikan dengan perkembangan keadaan di sana," ujar Tenne. (*)