Perbaikan jembatan di Bima-Lombok Barat gunakan DAK 2023

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat menyatakan, perbaikan dua jembatan di Jatibaru Timur di Kota Bima dan Jembatan Midang di Kabupaten Lombok Barat, menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023.

"Dua item itu menjadi prioritas untuk dianggarkan melalui DAK 2023. Yang jelas ini pasti akan ditangani," kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwan Syah di Mataram, Jumat.

Ridwan Syah menjelaskan rencana anggaran perbaikan untuk Jembatan Jatibaru Timur direncanakan sekitar Rp4 miliar. Sementara untuk anggaran perbaikan jembatan Midang Lombok Barat direncanakan sekitar Rp7 miliar.

"Insya Allah, anggarannya masuk," ujarnya.

Sementara untuk rencana pembangunan jembatan Lewa Mori yang berada di Kabupaten Bima, menurutnya, sudah masuk dalam Musrenbang sebagai prioritas agenda pembangunan. Hanya saja, pembangunan jembatan tersebut tidak mungkin akan bisa dilaksanakan selama satu tahun.

"Minimal harus dikerjakan selama dua tahun. Sementara Presiden Jokowi berharap jangan sampai ada proyek yang tidak selesai sampai 2024. Nah ini tentu memerlukan pembahasan khusus. Jangan sampai ketika dibangun-nya proyek ini terjadi pergantian pemerintahan akhirnya proyek itu tidak jadi dilaksanakan," terangnya.

Namun demikian, lanjutnya, tahun ini akan ada revisi desain untuk Jembatan Lewa Mori di Balai Jalan. Pasalnya, pembangunan jembatan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp600 miliar dengan bentang jembatan mencapai 400 meter.

"Jadi, itu memang harus dilakukan penelaahan kembali oleh Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR, jadi ditinjau di sana," ucapnya.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini mengatakan meski perlu evaluasi dari Badan Penilai Konstruksi Jembatan Kementerian PUPR. Ridwan Syah menegaskan kesiapan pengerjaan-nya sudah pasti akan dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja lanjut dia, apakah pengerjaan-nya akan dimulai di 2024 atau mulainya setelah 2024.

"Ini yang belum bisa dipastikan. Karena tidak mungkin selesai dalam waktu satu tahun. Kita berharap bisa dimulai 2023 dan selesai di 2024. Hal itu kembali lagi pada keputusan pemerintah pusat," katanya.