DPRD meragukan data populasi sapi versi Pemprov NTB

Mataram (Antara Mataram) - Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meragukan data populasi sapi dan kerbau versi pemerintah provinsi (pemprov) yang jauh berbeda dengan data hasil sensus hewan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Terdapat perbedaan data yang cukup menyolok yakni mencapai 273.980 ekor, antara data versi Dinas Peternakan Provinsi NTB dengan hasil sensus hewan yang dilakukan BPS," kata juru bicara Komisi II DPRD NTB Mori Hanafi, dalam sidang paripurna di DPRD NTB, di Mataram, Rabu.

Sidang paripurna itu mengagendakan laporan komisi-komisi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur NTB Tahun Anggaran 2013.

Mori mengatakan, data perkembangan populasi ternak sapi dari 2011 sampai 2013 versi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yakni populasi sapi dan kerbau di 2011 sebanyak 784.010 ekor, diantaranya sapi bibit sebanyak 110.860 ekor.

Pada 2012 dilaporkan meningkat menjadi 916.560 ekor sapi dan kerbau, diantaranya sapi bibit 131.740 ekor, yang dilaporkan meningkat lagi di 2013 menjadi sebanyak 1.002.731 ekor sapi dan kerbau, diantaranya 451.229 ekor sapi bibit.

Sementara data hasil Sensus Ternak (ST) 2013 versi BPS NTB yakni jumlah sapi sebanyak 648.649 ekor, dan kerbau sebanyak 80.080 ekor, sehingga totalnya mencapai 728.751 ekor sapi dan kerbau.

Populasi sapi itu menyebar di 10 kabupaten/kota, yakni Lombok Barat sebanyak 52.172 ekor sapi, dan 2.234 ekor kerbau, sehingga totalnya mencapai 54.406 ekor.

Lombok Tengah sebanyak 95.420 ekor sapi dan 9.375 ekor kerbau, sehingga totalnya sebanyak 104.795 ekor, dan Lombok Timur sebanyak 78.746 ekor sapi dan 3.722 ekor kerbau, totalnya 82.468 ekor.

Di Kabupaten Sumbawa terdata sebanyak 151.483 ekor sapi, dan 36.062 ekor kerbau, totalnya 187.545 ekor, di Dompu sebanyak 73.531 ekor sapi dan 10.070 ekor kerbau, totalnya sebanyak 83.601 ekor, Kabupaten Bima sebanyak 100.661 ekor sapi, dan 14.697 ekor kerbau, totalnya sebanyak 115.358 ekor.

Sumbawa Barat sebanyak 31.935 ekor sapi, dan 3.178 ekor kerbau, totalnya sebanyak 35.113 ekor, Lombok Utara sebanyak 53.460 ekor sapi dan 312 ekor kerbau, totalnya sebanyak 53.772 ekor.

Populasi sapi di Kota Mataram versi BPS yakni sebanyak 1.864 ekor sapi, dan 53 ekor kerbau, sehingga totalnya mencapai 1.917 ekor, dan Kota Bima terdata sebanyak 9.399 ekor sapi, dan 377 ekor kerbau, sehingga totalnya mencapai 9.776 ekor.

"Kalau kita bandingkan kedua data diatas secara jelas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara data dari Dinas Peternakan dengan data hasil sensus BPS. Suatu perbedaan yang begitu besar," ujar Mori.

Ia menyontohkan, data populasi sapi bibit versi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB pada 2013 telah mencapai 451.229 ekor atau meningkat tajam sebanyak 319.489 ekor dari hanya 131.740 ekor pada 2012.

"Suatu peningkatan jumlah yang fantastis dan kurang masuk diakal. Bagaimana bisa diatur populasi bibit sapi tersebut berkembang sebanyak 319.489 ekor hanya dalam waktu setahun," ujarnya.

Dengan demikian, Komisi II DPRD NTB sangat meragukan laporan populasi sapi dan kerbau yang disampaikan Gubernur NTB dalam LKPj tahun anggaran 2013.

Pengembangan ternak sapi merupakan salah satu program unggulan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, yang diimplementasikan sejak 2009, yang dikemas dalam bentuk program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dengan target pencapaian pada 2013.

Karena itu, Komisi II DPRD NTB merekomendasikan kepada Gubernur NTB, agar ditempuh kesepakatan mengenai data populasi ternak.

"Kita tidak perlu ngotot untuk tetap menetapkan bahwa populasi ternak sapi dan kerbau di NTB sudah lebih dari satu juta ekor hanya semata-mata karena program BSS, mengingat secara nasional jumlah populasi ternak sapi dan kerbau juga berkurang secara signifikan," ujarnya.

Rekomendasi lainnya yakni pemerintah wajib membantu dalam penyedian pakan yang berkualitas, mengingat ketersedian pakan berkualitas semakin sulit, dan para peternak selama ini hanya mengandalkan tumbuhnya pakan-pakan alam yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin sedikit.

Selain itu, tingkatkan frekuensi pemberian pakan, demi kesehatan ternak dan perkembangan yang wajar sesuai usia ternak.

DPRD juga meminta agar penyelewengan yang dilakukan oleh tiga kelompok penerima bantuan bibit sapi di Bima-Dompu agar ditindaklanjuti secara serius dan tidak boleh terulang kembali pada masa-masa berikutnya.

"Kami juga merekomendasikan agar rekanan pemenang tender pengadaan bibit sapi pada 2013 lalu di `black list` karena telah melanggar kontrak kerja secara serius," ujar Mori, dalam sidang DPRD NTB yang dihadiri Wakil Gubernur NTB H Muh Amin. (*)