Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu menggencarkan pengawasan dan pengetatan peredaran obat dan makanan menjelang bulan suci Ramadhan tahun ini.
"Sebagai tim koordinasi pengawasan di provinsi, kabupaten/kota, terus menerus melakukan pengawasan sebagai upaya menangkal modus-modus operandi yang membahayakan konsumen di NTB," kata Sekda NTB Lalu Gita Ariadi pada Rakor Revitalisasi Tim Koordinasi dan Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, Kamis.
Menurutnya, selama Ramadhan kebutuhan terhadap makanan dan minuman, termasuk obat-obatan, pasti akan meningkat. Karena itu kepada tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan baik provinsi, kabupaten, dan kota, diminta menggencarkan pengawasan menjelang Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi.
Selain itu, kata Miq Gita sapaan akrabnya, NTB sebagai destinasi wisata olahraga berbagai kegiatan internasional seperti WSBK, MXGP, MotoGP dan lainnya, harus memastikan makanan yang dikonsumsi aman dan sehat terhadap kesehatan.
"Harus memastikan makanan dikonsumsi bebas dari bahan-bahan yang mengandung zat yang membahayakan bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara," katanya.
Sementara pihak Dinas Kominfotik NTB menyatakan membantu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait keamanan obat dan makanan melalui PPID di tingkat desa. Apalagi Dinas Kominfotik NTB juga memiliki program Kampung Digital.
Kampung Digital merupakan sebuah program yang dirancang pemerintah guna meminimalkan kesenjangan terhadap informasi di wilayah pedesaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang.
Berita Terkait
Presiden Jokowi kunker selama tiga hari di NTB
Selasa, 30 April 2024 18:13
Sejumlah pemda di NTB gelar nobar Timnas Indonesia VS Uzbekistan
Senin, 29 April 2024 12:11
Pemprov NTB rencanakan bangun 11 kawasan strategis provinsi
Sabtu, 27 April 2024 8:03
Pemerintah tetapkan HAP jagung naik menjadi Rp5.000
Sabtu, 27 April 2024 7:59
Pemprov NTB: Penyesuaian HPP jagung jadi Rp5.000 kemungkinan berat
Jumat, 26 April 2024 13:02
Pemprov NTB dorong pembangunan industri olahan makan-pakan ternak
Jumat, 26 April 2024 6:44
Pemprov NTB terima penghargaan pengelolaan lingkungan hidup dari KLHK
Kamis, 25 April 2024 14:49
Pemprov NTB mendukung revisi HPP jagung jadi Rp5.000
Selasa, 23 April 2024 4:34