Disdag Mataram menyiapkan aplikasi Siperonparti retribusi pasar nontunai

Mataram (ANTARA) - Dinas Perdagangan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menyiapkan aplikasi pembayaran retribusi nontunai untuk pasar tradisional, guna mencegah kebocoran dan mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Uun Pujianto di Mataram, Sabtu, mengatakan, aplikasi retribusi pasar nontunai itu dinamakan sistem pembayaran retribusi "online" pasar rakyat tradisional terintegrasi (Siperonparti).

"Aplikasi Siperonparti ini kita buat sendiri dan setelah Idul Fitri 1444 Hijriah, akan kita lakukan uji coba pada beberapa pasar," katanya.

Menurutnya, beberapa pasar tradisional yang akan menjadi lokasi uji coba adalah Pasar Dasan Agung dan Pasar Perumnas. Dua pasar tersebut dipilih untuk uji coba karena jumlah pedagang tidak terlalu banyak dan data-data sudah lengkap.

"Jumlah pedagang tetap di pasar tersebut sekitar 300 orang," katanya.

Sementara, untuk peralatan berupa mesin EDC (electronic data capture) atau alat transaksi pembayaran sudah dibeli sehingga tinggal praktek di lapangan.

"Harapannya, sistem pembayaran retribusi non tunai ini bisa lebih efektif sekaligus menghindari potensi kebocoran sehingga target retribusi pasar tahun ini bisa tercapai," katanya.

Lebih jauh, Uun menyebutkan, target retribusi pasar tahun 2023 sebesar Rp7,5 miliar. Realisasi sampai bulan Maret 2023 sekitar 20 persen atau Rp1,5 miliar.

Selain penerapan aplikasi Siperonparti, upaya untuk mencapai target juga akan dilakukan dengan kegiatan uji petik, teguran kepada penyewa ruang yang belum membayar, serta mempercepat pengesahan regulasi usulkan kenaikan besaran retribusi yang saat ini masih di bahas DPRD Kota Mataram.

Uun menilai, besaran retribusi yang ditetapkan saat ini masih termasuk rendah dan disesuaikan dengan tipe pasar. Untuk saat ini, berasan retribusi yang digunakan untuk los pasar Rp1.000 per meter, sedangkan untuk toko Rp15.000 per meter.

Termasuk sewa belasan toko yang ada di pinggir Jalan AA Gde dan Jalan Hasanuddin Cakranegara yang hingga sekarang masih menggunakan tarig lama dengan besaran retribusi Rp15.000 per meter, padahal kawasan tersebut sangat strategis.

"Karena itulah, kita usulkan kenaikan sebesar 40 persen. Harapannya, regulasi segera ditetapkan agar kita dapat melakukan penyesuaian tarif sewa," katanya.