Mataram, 14/5 (ANTARA) - Rekrutmen anggota Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pegiat LSM (lembaga swadaya masyarakat), akademisi, IDI (Ikatan Dokter Indonesia) serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) selaku pengawas eksternal.
Pengawas eksternal itu ikut menandatangani Pakta Integritas penerimaan anggota taruna/taruni, Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) dan Brigadir Polri di Mapolda NTB di Mataram, Kamis.
Pihak lainnya yang menandatangani Pakta Integritas itu yakni panitia penerimaan anggota Polri dan pengawas internal.
Panitia penerimaan anggota Polri tersebut yakni Kapolda NTB selaku ketua panitia daerah (Panda) dan kepala biro (Karo) pers selaku ketua pelaksana.
Sementara itu, pengawas internal dilaksanakan oleh fungsi pengawasan yang ada di Polri yakni Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) dan Profesi dan Pengamanan (Propam).
Saat penandatanganan Pakta Integritas, Kapolda NTB Brigjen Polisi Surya Iskandar menegaskan seluruh proses penerimaan anggota Polri harus berjalan sesuai aturan, transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan calon anggota Polri terbaik dan bermoral.
Kapolda berharap berbagai elemen masyarakat dapat menjadi pengawas eksternal yang mengawasi secara langsung proses penerimaan anggota Polri di Polda NTB.
Ia juga mengatakan apabila menemukan ada oknum anggota Polri maupun warga masyarakat yang terlibat praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) atau bentuk kecurangan lainnya, harus segera melaporkan temuan itu untuk ditindaklanjuti.
Kapolda NTB menjamin semua temuan kecurangan atau penyimpangan yang telah dilaporkan akan langsung ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein mengatakan penandatanganan Pakta Integritas ini merupakan bukti proses penerimaan anggota Polri dilakukan secara transparan.
Selain itu, merupakan wujud akuntabilitas publik dan upaya menjalin kerja sama secara sinergis dengan instansi lain seperti Dikpora NTB, Dinas Kependudukan NTB dan instansi lainnya dalam melakukan pengawasan.
"Transparansi itu juga dimaksudkan untuk menjawab adanya suara negatif yang selalu muncul dalam proses pemerimaan anggota Polri," katanya.
Kini, kata dia, proses rekruitmen anggota Polri masih pada tahap pendaftaran, untuk taruna/taruni pendaftaran dibuka sejak 16 Mei hingga 8 Juni 2009, untuk PPSS akan berakhir 6 Juni mendatang, dan untuk Brigadir Polri dari 27 April hingga 16 Mei 2009.
Saat ini sudah ada 1.020 pendaftar calon anggota Brigadir Polri yang akan memperebutkan quota 40 orang, terdiri dari 15 Brigadir Polisi Air dan Udara (Polairud), 15 Brigadir Brimob serta 10 Brigadir Polisi Wanita (Polwan) untuk tugas umum sembilan orang, serta Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) satu orang.
Sementara itu, pendaftar untuk calon anggota taruna/taruni dan PPSS belum didata, namun quota secara nasional untuk taruna/taruni sebanyak 300 orang terdiri atas 250 taruna dan 50 taruni serta quota nasional untuk PPSS sebanyak 90 orang.(*)