Makassar (ANTARA) - Organisasi Syarikat Islam (SI) berkomitmen membantu pertumbuhan para pengusaha Muslim agar dapat bersaing dan berkembang demi meningkatkan pergerakan ekonomi dari berbagai sektor perekonomian di Indonesia.
"Tentunya, kami bisa memperkuat para entrepreneur (pengusaha) Muslim, ini yang paling pokok, karena di situ klaim umat. Sebab, selama ini ekonomi dikuasai bukan dari kalangan kita," kata Ketua Umum SI Hamdan Zoelva, di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu.
Menurut dia, setelah pelantikan kepengurusan baru SI di Sulsel, yang terpenting dilaksanakan adalah konsolidasi. Karena itu menjadi fondasi bagi pengembangan organisasi. Konsolidasi ada dua, yakni pertama, konsolidasi organisasi, kedua visi dan misi.
Selain itu, program SI ada sasaran luar. Pertama, kepentingan umat dan kedua kepentingan bangsa. Untuk kepentingan umat yang difokuskan adalah pengembangan dan penguatan ekonomi bagi pengusaha Muslim, katanya lagi.
"Ini yang saya minta betul pengurus Syarikat Islam di Sulsel untuk mengembangkan. Karena ada banyak sekali potensi. Intinya, bagaimana membangun semangat wirausaha. Kita bantu jejaring pemodalan, membangkitkan semangat anak muda menjadi pengusaha, tidak hanya menjadi politisi," katanya lagi.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan program ini dibangun secara betul, walaupun pekerjaan itu tidak berlangsung sebentar dua sampai tiga tahun ke depan, karena program jangka panjang, maka kedaulatan ekonomi akan dikuasai bangsa sendiri. "Mimpi saya, 10 sampai 15 tahun akan datang, Indonesia berubah....," katanya menambahkan.
Ketua SI Sulsel Syamsu Rizal pada kesempatan itu mengemukakan hal utama dalam organisasi adalah mengembalikan pemanfaatan dari perserikatan, terutama di bidang ekonomi serta pendidikan. Untuk di bidang ekonomi pada pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
"Kami menggunakan sistem syirkah (kerja sama dua pihak) dan selama ini berhasil. Kami tidak menargetkan, tapi bagaimana pemahaman keberkahan berusaha. Ini yang akan kami ajarkan kepada UMKM, sama halnya prinsip modern, bagaimana kejujuran dan integritasnya," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar ini pula.
Baca juga: DPR: Bisnis dengan asing jangan sampai rusak budaya bangsa
Baca juga: BPKH kelola dana Rp45 triliun biaya berangkatkan jamaah haji ke Mekkah
Dari data Pemerintah Kota Makassar, UMKM yang sudah tercatat sebanyak 24 ribuan, sehingga jumlah sebanyak itu tentu ada pasar yang bergeliat. Untuk itu, kata pria yang disapa Deng Ical itu, langkah pertama dilakukan adalah penguatan sistem dengan membuat kurikulum hukum bisnis yang diinspirasi umat Islam.
