Manado (ANTARA) - Kepala satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV KPK RI Wahyudi mengatakan Sulawesi Utara (Sulut) merupakan salah satu.daerah yang terpilih menjadi "pilot project" indeks pengukuran tata kelola barang milik daerah (BMD). "Terpilihnya Sulut karena rata-rata sertifikasi aset pemda mencapai 51 persen," kata Wahyudi pada Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Manado, Kamis.
Dia menambahkan pencapaian sertifikasi ini lebih besar ketimbang pemda lain. "Pemda-pemda lain baru 25-30 persen, tetapi Sulut rata-rata sudah mencapai 51 persen," katanya.
Dia mengatakan melalui pengukuran indeks BMD ini, maka kepala daerah bisa memonitor sehari-hari permasalahan apa yang terkait dengan pengelolaan BMD di wilayah masing-masing. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulut Femy Sulu mengatakan total aset Pemprov Sulut berdasarkan audit LKPD tahun 2022 sernilai Rp9,2 triliun, baik tanah, gedung bangunan, peralatan mesin, dan lainnya.
Aset tersebut, kata dia, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2015 yang masih sekitar Rp5,6 triliun. Peningkatan karena adanya penyerahan P3D khusus 218 SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. "Kemudian ada belanja modal dari APBD serta ada yang diserahkan kementerian dan lembaga," katanya.
Baca juga: Banten gandeng KPK maksimalkan gerakan antikorupsi
Baca juga: Sulsel-KPK rakor optimalisasi aset daerah
Adapun sebaran aset Pemprov Sulut di 15 kabupaten/kota dan paling besar ada di Manado sebagai kedudukan Ibu Kota Provinsi Sulut, termasuk aset di luar provinsi, yakni di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang. "Aset di luar Jakarta adalah asrama mahasiswa Pemprov Sulut,: katanya. Kegiatan rapat dengar pendapat dihadiri para bupati dan wali kota se-Sulut, DPRD, dan forkopimda.
Sulut "pilot project" indeks pengukuran tata kelola BMD
Pelaksanaan rapat dengar pendapat program pemberantasan korupsi terintegrasi . ANTARA/Jorie Darondo (1)
