Mataram (ANTARA) - Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah resmi dilantik sebagai pemimpin Nusa Tenggara Barat, sejak 19 September 2018.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Najamuddin Amy mengatakan pada awal-awal kepemimpinannya telah dihadapkan pada dua bencana besar, yakni gempa bumi 2018 dan pandemi COVID-19 di 2020.
"Tak mudah melewatinya, tetapi bisa. Berhasil melewati fase-fase kritis keadaan, masa-masa krisis peristiwa," ujarnya di Mataram, Sabtu.
Berjibaku bahu membahu di antara isak tangis dan haru, memanggul beban kebencanaan, kemudian melewatinya dengan kelegaan, melalui peran kepemimpinan populis dan peran partisipatif berbagai pihak.
Dalam pada itu, selepas dua bencana besar serta selintasan itu, program unggulan dicanangkan seperti beasiswa NTB, industrialisasi, posyandu keluarga, desa wisata, dan NTB zero waste. Program unggulan direaliasikan sebagai bakti pemimpin kepada rakyatnya.
Gubernur Zul dan Wagub Umi Rohmi keduanya akrab disapa, kata Najamuddin, ingin melihat rakyatnya berilmu pengetahuan, bekerja dengan ceria, sehat segar bugar, bahagia dan tenang menjalani kehidupan sehari-hari.
Dari sisi kebijakan fiskal, pertumbuhan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Memang tampak ada "keterpaksaan" untuk berutang saat itu, tetapi penggunaannya memacu perekonomian daerah melaju pesat.
Secara perlahan tapi pasti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara fiskal bisa mandiri, proporsi 50,05 persen PAD dan 49,49 persen transfer pemerintah pusat. Kapasitas fiskal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ujian ini pun terewati dengan baik.
Menurutnya berbagai ikhtiar peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencari solusi masalah sosial dan kualitas hidup masyarakat, tak mudah dilakukan. Apalagi NTB juga terdampak dari resesi ekonomi yang melanda nyaris berbagai kawasan dunia.
Dampak dari itu, terdapat masyarakat yang rentan terhadap gejolak sosial, karena belum terpenuhinya kebutuhan sosial dasar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sigap, terukur, dan tepat sasaran.
Mulai dari memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar sosial masyarakat, menciptakan suasana aman dan tenang, membuat regulasi yang memudahkan, serta kebijakan bagi hajat hidup orang banyak.
