PBB (ANTARA) - Sekjen PBB pada Rabu (20/9/2023) mendesak para pembuat kebijakan global untuk membuka pembiayaan yang lebih baik dan mengatasi kesenjangan keuangan yang besar, seiring kemajuan pada beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengalami kemunduran untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade.
“Ada kesenjangan yang mencolok dan semakin besar antara negara-negara yang dapat mengakses pendanaan dengan persyaratan yang wajar - dan negara-negara yang tidak dapat mengaksesnya, dan semakin tertinggal,” Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pernyataannya pada Dialog Tingkat Tinggi PBB tentang Pembiayaan. untuk Pembangunan, pada sesi ke-78 Majelis Umum PBB.
“Negara-negara berkembang menghadapi biaya pinjaman hingga delapan kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara Eropa pada khususnya, dan ini adalah jebakan utang,” kata Guterres, seraya mencatat bahwa kesenjangan pembiayaan SDG telah menjadi sebuah jurang yang diperkirakan mencapai 3,9 triliun dolar AS per tahun.
Diadakan setiap empat tahun sekali sejak tahun 2015, setelah diadopsinya Agenda Aksi Addis Ababa - peta jalan untuk pendanaan SDGs - Dialog Tingkat Tinggi mengenai Pembiayaan Pembangunan tahun 2023 berlangsung pada saat yang kritis, ketika hanya sekitar 15 persen dari target SDG yang tercapai.
Prospek perekonomian yang menantang di tengah dampak pandemi COVID-19, konflik, dan perubahan iklim yang semakin parah telah menjadikan pendanaan untuk SDGs semakin mendapat tekanan. Negara-negara anggota menyambut baik usulan Sekretaris Jenderal PBB mengenai Stimulus SDGs sebesar setidaknya 500 miliar dolar AS per tahun untuk secara signifikan meningkatkan pembiayaan jangka panjang yang terjangkau dalam pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim.
Mereka juga mendukung seruannya untuk melakukan reformasi yang lebih mendalam dan berjangka panjang terhadap arsitektur keuangan internasional, yang saat ini gagal menjadi jaring pengaman bagi semua negara dan memperburuk kesenjangan.
“Jelas bahwa permasalahan sistemik dalam pendanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan solusi sistemik: reformasi arsitektur keuangan global,” kata Sekjen PBB, yang mencatat bahwa arsitektur tersebut diciptakan pada saat banyak negara berkembang saat ini masih berada di bawah tekanan. pemerintahan kolonial dan sangat condong ke arah negara maju.
“Saya mengulangi seruan saya untuk momen baru Bretton Woods ketika negara-negara bersatu untuk menyepakati arsitektur keuangan global yang mencerminkan realitas ekonomi dan hubungan kekuasaan saat ini,” kata Guterres.
Sekjen PBB mengatakan “dunia yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu si kaya dan si miskin” sudah mendorong krisis kepercayaan global. “Bersama-sama, kita harus mengubah momen krisis ini menjadi momen peluang, menemukan solusi pendanaan bersama untuk membangun kembali solidaritas global, dan menciptakan momentum baru untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim,” tambahnya.
Baca juga: Sekjen PBB kecam serangan Rusia di Odessa
Baca juga: Sekjen PBB serukan upaya perbarui arsitektur keuangan global
Dengan mengusung tema “Membiayai SDGs untuk dunia di mana tidak ada seorang pun yang tertinggal,” acara satu hari ini akan menampilkan solusi-solusi kreatif, ambisius, dan layak secara politik oleh para pemimpin dunia, kepala lembaga keuangan internasional, dan bank pembangunan multilateral (MDB), perwakilan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk memobilisasi sumber daya, menghasilkan tindakan dan memulihkan momentum untuk mencapai SDGs.
