Namun, permasalahan pokoknya adalah biaya operasional untuk mengangkut kebutuhan air tersebut pada daerah yang terdampak.
"Itu harus ada uang-nya. Kalau kita mau tuntaskan," ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan masalah kekeringan ini sekitar Rp40 miliar.
Anggaran itu bukan serta merta menjadi tanggung jawab Pemprov NTB. Pihaknya juga mendorong semua pihak, BUMD dan perusahaan swasta lainnya untuk sama-sama bergerak menuntaskan persoalan tersebut.
"Dibagi rata, Kementerian PUPR, BNPB, CSR perusahaan dan ada orang-orang yang kepengin nyumbang," katanya.
Berdasarkan data dari BPBD NTB, sebanyak 577.025 jiwa yang terdiri dari 163.699 kepala keluarga di 70 kecamatan di NTB, terdampak kekeringan akibat fenomena alam El Nino.
Imbas dari itu, beberapa wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih, produksi hasil tanam petani berkurang, dan beberapa dampak lainnya.
