Golkar instruksikan Komisi I DPR membantu atasi perang Israel-Palestina

id DPR RI,ketua DPR RI, ketum golkar airlangga hartarto,komisi I DPR RI, meutya hafidz,palestina, jalur gaza, israel, PBB

Golkar instruksikan Komisi I DPR membantu atasi perang Israel-Palestina

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada kegiatan Golkar Bersholawat di Lapangan Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Bandung (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menginstruksikan kader partai di Komisi I DPR RI untuk turut serta membantu mengatasi perang Israel dan Palestina. "Kami instruksikan agar Komisi I DPR RI menyampaikan kepada pemerintah, keberatan, dan keprihatinan Partai Golkar terhadap situasi yang berkembang," katanya pada acara Golkar Bersholawat di Lapangan Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu malam.

Instruksi itu disampaikan langsung Airlangga kepada Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR yang juga kader Partai Golkar. Meutya yang hadir pada kegiatan itu menangkupkan tangan dan mengangguk-anggukkan kepala.

"Golkar mendorong negara-negara dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Dewan Keamanan PBB agar turun tangan menghentikan peperangan," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI terus memonitor perkembangan perang di Gaza, Palestina awal Oktober 2023 yang telah menelan korban jiwa lebih dari 1.100 orang di mana korban terbanyak merupakan warga Gaza, Palestina.

"Kami memandang konflik saat ini tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak tahun 1948, yaitu direbutnya wilayah Palestina oleh Israel ditambah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan Israel terhadap Rakyat Palestina selama bertahun tahun," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Ia mengatakan Komisi I DPR RI meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama. "Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," katanya.

Baca juga: Rusia harus hentikan gunakan kesepakatan biji-bijian untuk pemerasan
Baca juga: Ancaman pertahanan IKN akibat perang hegemoni


Selain itu, Komisi I DPR RI mengingatkan agar sikap Pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh pada amanah Konstitusi, yang menentang berbagai bentuk penjajahan dimuka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina.