BPKP mendorong sinergitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel

Mataram (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nusa Tenggara Barat mendorong sinergitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel di seluruh desa di Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Perwakilan BPKP NTB, Sidi Purnomo mengatakan peran BPKP dalam melakukan pengawasan, adalah untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang telah diamanatkan oleh presiden dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat pada masyarakat. 

"Selain itu penting dan perlunya sinergi kolaborasi pengawasan internal pusat, daerah, serta desa," ujarnya dalam kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa pada Kabupaten Lombok Utara 2023 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan" yang di kemas dalam diskusi panel di Tanjung Lombok Utara, Kamis.

Ia menegaskan BPKP hadir dengan aplikasi Siskeudes, di mana monitoring implementasi Siskeudes nasional sampai dengan tahun 2023 saat ini masih terdapat urgensi yang perlu diperhatikan oleh daerah. 

"Dengan adanya instrumen pengawasan, aktivitas, serta hasil pengawasan kolaboratif akan dapat menciptakan rekomendasi strategis peningkatan kemajuan dan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI, Wartiah mengatakan mengenai pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah terkait desa. 

Ia menyatakan pada tahun 2023, pemanfaatan dana desa telah menurunkan pengangguran di desa karena dana desa telah berkontribusi dalam penyerapan tenaga desa. 

Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa salah satunya dengan melakukan transformasi ekonomi desa melalui pengembangan desa wisata, desa digital, produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan, dan peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMDes Bersama.

Itjen Kemendes PDTT, Hasrul Edyar menyampaikan mengenai sinergitas pengawasan implementasi prioritas dana desa tahun 2023. Di katakan salah satu sumber pendapatan desa adalah Alokasi Dana Desa. Penggunaan dana desa berpedoman pada Permendes nomor 8 tahun 2022.

"Carilah potensi desa yang bisa diunggulkan, jadikan desa maju sesuai dengan potensi desa masing-masing," ujarnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto Ridawan mengatakan memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Perwakilan BPKP NTB yang telah menginisiasi kegiatan workshop dengan maksud dan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan tata kelola desa secara transparan dan akuntabel.

"Desa memiliki ruang yang luas untuk berkembang menjadi desa maju dan mandiri, oleh karena itu kebutuhan kapasitas pengelolaan desa menjadi hal yang penting seiring dengan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa," katanya.

Workshop ini diikuti oleh Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Kepala DP2KBPMD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, serta seluruh camat, kepala desa dan/atau perangkat desa, serta pendamping desa di Kabupaten Lombok Utara.