Suka Makmue (ANTARA) - Yayasan Apel Green Aceh menyebutkan jumlah kehilangan dan kerusakan hutan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dalam kurun waktu 2021 hingga 2022 mencapai 972 hektare.
“Kerusakan dan hilangnya hutan ini, kami duga akibat perambahan hutan dan aktivitas tambang ilegal, dan pembukaan lahan,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Apel Green Aceh Rahmat Syukur kepada ANTARA di Meulaboh, Sabtu.
Rahmat Syukur menyebutkan luas lahan yang rusak akibat perambahan hutan dan tambang ilegal pada tahun 2022 di Kabupaten Nagan Raya tercatat seluas 592 hektare. Sementara pada tahun 2021, kata dia. luas lahan yang rusak atau hilang tercatat mencapai 380 hektare.
“Jika dibandingkan kerusakan hutan dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat menjadi 212 hektare,” katanya.
Ia mengatakan akibat dari aktivitas tersebut menyebabkan sering terjadi bencana alam di Nagan Raya di antaranya tanah longsor, banjir bandang, dan meluapnya aliran sungai saat dilanda hujan lebat. Untuk itu, kata dia. Yayasan Apel Green Aceh meminta pemerintah daerah agar serius mengatasi kerusakan hutan yang selama ini terjadi yang diduga akibat maraknya aktivitas ilegal di areal hutan.
Baca juga: TSI Bogor siapkan "hutan menyala" liburan tahun baru
Baca juga: BKSDA Kaltim lepasliarkan empat orang utan ke Hutan Kehje
Aktivitas ilegal di antaranya pembukaan lahan, penambangan emas ilegal, dan aktivitas lain berpotensi merusak hutan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum di Nagan Raya agar dapat menindak setiap pelaku yang merusak hutan dan melakukan aktivitas ilegal di hutan, termasuk pembukaan tambang emas ilegal,” katanya.
Berita Terkait
Warga Lubuk Sikaping Sumbar cemas banjir susulan
Senin, 4 Desember 2023 6:39
Banjir di Pulau Sumbawa akibat kerusakan hutan dan hilangnya kawasan resapan
Sabtu, 8 April 2023 15:59
Forkopimda NTB satu suara menghentikan laju kerusakan hutan
Minggu, 25 Oktober 2020 20:20
Gubernur: Kerusakan hutan dan sampah jadi tantangan NTB
Selasa, 17 Desember 2019 23:39
Gubernur NTB fokus membenahi masalah kerusakan hutan
Jumat, 22 November 2019 16:40
Legislator: penanganan kerusakan hutan Sumbawa masuk RPJMD
Selasa, 13 November 2018 19:40
DLHK: kerusakan hutan di Pulau Sumbawa kritis
Selasa, 13 November 2018 18:41
DPRD NTB Soroti Kerusakan Hutan Pulau Sumbawa
Rabu, 7 November 2018 20:50