Pemkab Lombok Tengah sarankan manfaatkan CSR majukan pendidikan

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ruslan Turmuzi menyarankan agar Pemkab Lombok Tengah bisa mengkonsolidasikan keberadaan dana tanggung jawab sosial  perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)   untuk memajukan dunia pendidikan.

"Indeks pembangunan manusia (IPM) di Lombok Tengah masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di Provinsi NTB," katanya saat menghadiri tasyakuran Hari Guru Nasional dan PGRI di halaman Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah, Senin.

Ia mengatakan, berbagai permasalahan sampai saat ini masih menjadi tugas yang harus bisa dituntaskan oleh Lombok Tengah mulai dari IPM yang masih di urutan ke sembilan dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Selain itu, tingkat kemiskinan hingga permasalahan stunting juga sampai saat ini masih tinggi.

“Oleh karena itu di Lombok Tengah banyak perusahaan- perusahaan besar dan kita tahu pemkab saat ini pendapatan asli daerah (PAD) berkurang, tapi pasti CSR di perusahaan ini banyak karena banyak perusahaan," katanya.

Ia mengatakan, maka penting CSR ini untuk dikonsolidasikan agar bisa membantu pendidikan di Lombok Tengah. Di satu sisi sesuai dengan kewenangan bahwa saat ini Kabupaten tidak mengurus pendidikan tingkat perguruan tinggi atau Mahasiswa.

"Tapi yang diurus adalah siswa, sehingga semestinya anggaran- anggaran beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa itu dikurangi dan fokus untuk membantu pendidikan tingkat SD hingga SMA sebagai kewenangan Kabupaten," katanya.

Baca juga: Tips kelola keuangan pendidikan anak berbasis syariah
Baca juga: Dana Pokir DPRD Lombok Tengah prioritas pendidikan dan kesehatan

Pihaknya dari DPRD Provinsi NTB juga tidak tinggal diam, namun juga ikut melakukan intervensi dengan memberikan bantuan ke sekolah swasta seperti di pondok pesantren (ponpes) dan lainnya. Namun tentu dari pemkab juga penting untuk memperhatikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini banyak mengalami kekurangan.

“Termasuk permintaan guru menyesuaikan jam masuk dengan waktu pulang siswa bisa berbarengan bagi saya hal yang wajar karena guru ini tidak melayani publik," katanya.