Mataram (ANTARA) - Hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2023 Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), oleh Ombudsman Republik Indonesia masuk dalam zona hijau.
Wakil Bupati (Wabup) Bima, Dahlan M Noer, di Mataram, Rabu, mengatakan Ombudsman menetapkan Kabupaten Bima pada tahun sebelumnya berada pada kategori kualitas sedang/Kategori C dengan nilai 57,22 berada pada zona kuning.
"Penilaian lembaga tersebut pada 2023, Kabupaten Bima mengalami peningkatan signifikan dengan nilai 86,65 atau Kategori B dengan kualitas tinggi atau berada pada zona hijau," katanya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Tim Ombudsman NTB yang telah melaksanakan kerja sama yang cukup kompak dengan tim asistensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima atas capaian signifikan penilaian kepatuhan pelayanan publik.
"Untuk mencapai hasil yang lebih baik, saya berharap para pejabat untuk berpikir cerdas menyelesaikan hal-hal yang belum dicapai dalam kaitannya dengan pelayanan publik," katanya.
Wabup menyampaikan Bupati Bima selalu mendorong aparat pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan yang berkualitas, karena dengan kualitas pelayanan publik yang baik maka sumber daya manusia di Kabupaten Bima dapat ditingkatkan.
"Semoga pelayanan di Kabupaten Bima terus bisa kita terus tingkatkan," katanya.
Sementara itu Kepala Perwakilan Ombudsman RI di NTB, Dwi Sudarsono, mengatakan kehadiran Ombudsman untuk memberikan apresiasi kepada Pemkab Bima dan OPD yang berprestasi di bidang pelayanan publik.
Baca juga: Ombudsman segera merampungkan investigasi dugaan malaadministrasi Marapi
Baca juga: Dua puskesmas di Mataram keluar dari zona kuning
Dalam delapan tahun terakhir, Ombudsman menyelenggarakan penilaian kepatuhan pelayanan publik yang mengacu pada sejumlah dimensi penilaian antara lain kompetensi pegawai sesuai bidang, ketersediaan sarana dan prasarana, persepsi masyarakat terhadap penyelenggara negara, mal administrasi dan pengelolaan pengaduan.
"Selamat kepada Kabupaten Bima yang memasuki zona hijau, 86,65 poin (kualitas tinggi) dan menjadi yang tertinggi di NTB. Mudah-mudahan tahun depan bisa mendapatkan nilai di atas 96," katanya.
Ombudsman menilai kepatuhan pelayanan Kabupaten Bima masuk zona hijau
Wakil Bupati Kabupaten Bima H.Dahlan M Noer (kiri) saat menerima penghargaan dari Ombudsman perwakilan NTB atas penilaian pelayanan publik di kantor bupati setempat, Rabu (17/01/2024) (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bima)
