Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pembubaran korporasi milik negara hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia, mengingat sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
Hal tersebut disampaikan Erick merespons pandangan dari tim sukses (timses) salah satu pasangan calon presiden yang menyatakan akan mengubah BUMN dan menggantinya menjadi koperasi.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Baca juga: Indonesia butuh pemimpin kuat seperti Prabowo
Baca juga: Erick Thohir dinonaktifkan dari Ketua Lakpesdam PBNU
Ia menyampaikan para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen.
Menurutnya seluruh korporasi milik negara pada tahun 2023 telah menghasilkan deviden terbesar dalam sejarah di Indonesia, yakni sebesar Rp 82,1 triliun. Sehingga keuntungan yang didapat dari BUMN telah menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.
"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan," ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (31/1) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar(Timnas AMIN) menyatakan akan mendorong BUMN menjadi badan usaha koperasi.
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Tokoh Koperasi Indonesia Suroto PH dalam sebuah diskusi di Rumah Koalisi Perubahan di Jakarta Selatan.
Suroto menilai selama ini nasib koperasi di Tanah Air terus dipermainkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu ia berargumen dengan cara mengkoperasikan BUMN yang ada di Indonesia bisa meningkatkan perekonomian nasional.
