Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara, mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat laparoskopi guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
"Pada 2024 ini kita mendapatkan anggaran Rp1,2 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari BKKBN untuk pengadaan alat laparoskopi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah Baiq Sri Astuti Handayani di Praya, Selasa.
Alat ini diharapkan bisa mendukung peningkatan penggunaan KB dengan tubektomi (Metode Operasi Wanita/MOW) adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi.
"Alat ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemeriksaan medis atau melihat organ dalam perut atau rahim, khususnya bagi perempuan," katanya.
Oleh karena itu, alat ini akan dimanfaatkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, karena di rumah sakit telah ada dokter spesialis yang bisa mengoperasikan alat tersebut.
"Kita hanya membeli alat ini, dan dimanfaatkan oleh RSUD Praya untuk peningkatan pelayanan kesehatan," katanya.
Dengan adanya alat laparoskopi ini diharapkan untuk pemeriksaan steril organ perempuan itu tidak lagi dilakukan di kabupaten lain, namun sudah bisa dilakukan di RSUD Praya.
"Kita selalu melakukan pemeriksaan itu ke rumah sakit di Mataram dan di Lombok Timur, karena mereka telah memiliki alat laparoskopi. Kalau sekarang kita telah memiliki alat tersebut," katanya.
Ia mengatakan penggunaan KB dengan tubektomi (Metode Operasi Wanita/MOW) di Lombok Tengah memang sangat minim, sehingga target KB MOW tidak pernah bisa tercapai.
Namun, untuk penggunaan KB lainnya seperti suntikan, pil, dan implant cukup tinggi bisa mencapai puluhan ribu.
"Target MOW pada 2023 itu sebanyak 19 orang, namun tercapai tujuh orang," katanya.
