Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di 2024 hanya mengusulkan formasi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK), karena ingin memberikan kesempatan bagi tenaga honorer.
"Pemerintah daerah saat ini fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer, sehingga formasi CPNS 2024 tidak diusulkan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lombok Tengah, Lalu Wardihan di Praya, Sabtu.
Pada 2024, pemerintah daerah fokus untuk mengusulkan formasi PPPK dengan harapan agar para tenaga non-ASN ini bisa diakomodasi dengan maksimal.
“Memang kita tidak mengusulkan yang CPNS karena kita masih memiliki PR (pekerjaan rumah) yang sangat banyak untuk non-ASN atau tenaga honorer ini, yang honorer K2 ini saja sisanya sekitar 380 belum lagi yang non K2. Makanya ini yang kita perjuangkan melalui PPPK ini,” katanya.
Baca juga: Lombok Tengah membuka pendaftaran PPPK sampai 9 Oktober
Baca juga: Lombok Tengah usulkan 1.700 formasi PPPK pada 2024
Ia mengatakan, dengan memaksimalkan formasi PPPK maka diharapkan para honor daerah ini bisa tertampung lewat PPPK, sehingga untuk formasi PPPK 2024 ini dari mencoba untuk memperioritaskan para honor daerah yang saat ini jumlahnya cukup banyak.
“Meski kita prioritaskan honor daerah kita lewat PPPK ini tapi memang tidak mungkin semua honor daerah kita bisa tertampung semuanya lewat PPPK, karena memang jumlahnya cukup banyak,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini dari pemerintah daerah masih dalam proses penyusunan pengajuan formasi PPPK. Rencananya untuk tahun ini mengusulkan 1.665 formasi PPPK yang terdiri dari formasi guru 810 dan tenaga kesehatan 225 sisanya untuk formasi yang lainnya.
“Kalau 1.665 tenaga PPPK yang kita usulkan diterima maka jumlah tenaga PPPK kita sudah 3.000 lebih nantinya,” katanya.
Dia juga menjelaskan, khusus untuk perencanaan kebutuhan PPPK ini ada beberapa proses yang harus dilalui mulai dari menyusun analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan. Hal ini untuk memastikan jika apa yang diusulkan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah itu.
“Untuk CPNS kita tidak usulkan untuk tahun ini,” katanya.
Baca juga: Peserta PPPK Lombok Tengah lulus 690 orang
Baca juga: 2.597 pelamar PPPK 2023 di Lombok Tengah ikuti tes CAT
