Utang luar negeri RI pada Januari 2024 turun jadi 405,7 miliar dolar AS

id utang luar negeri,utang luar negeri RI,Bank Indonesia

Utang luar negeri RI pada Januari 2024 turun jadi 405,7 miliar dolar AS

Arsip tangkapan layar - Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/pri. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2024 tercatat sebesar 405,7 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi Desember 2023 yang mencapai 408,1 miliar dolar AS.

"Secara tahunan, posisi ULN Indonesia tumbuh sebesar 0,04 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,9 persen (yoy). Penurunan ini dikontribusikan oleh penurunan ULN sektor publik dan swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat.

Erwin menuturkan ULN pemerintah pada Januari 2024 mencapai sebesar 194,4 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 5,4 persen (yoy).

"Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain dipengaruhi oleh pelunasan seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo," ujarnya.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia mencapai 420,7 miliar dolar AS

Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan belanja program prioritas dan pelindungan masyarakat di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18 persen), jasa pendidikan (16,9 persen), konstruksi (13,7 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen).

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Baca juga: Utang luar negeri Indonesia pada Januari 2020 menjadi 410,8 miliar dolar

Sementara itu ULN swasta pada Januari 2024 tercatat sebesar 196,7 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 198,1 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan lalu sebesar 1,4 persen (yoy).

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy) dan 2,4 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,6 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang turun menjadi 29,4 persen dari 29,7 persen pada bulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9 persen dari total ULN.

Baca juga: Utang luar negeri akhir Mei naik 7,4 persen, melambat dibanding April 2019

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca juga: Soal utang luar negeri, Prabowo: "Pak Anies perlu belajar ekonomi lagi"