Utang luar negeri Indonesia pada Januari 2020 menjadi 410,8 miliar dolar

Jakarta (ANTARA) - Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2020 tercatat 410,8 miliar dolar AS, tumbuh 7,5 persen (dibanding tahun lalu/yoy) namun melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 7,7 persen.

"Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta," kata Departemen Komunikasi (Dekom) Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin.

ULN Januari tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 207,8 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 203,0 miliar dolar AS.

Dijelaskan, pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoy), yang dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3 persen, kata Dekom BI.

Sementara itu, ULN pemerintah tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar 204,9 miliar dolar AS atau tumbuh 9,5 persen (yoy).

Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang dolar AS dan euro.

Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun.

Diungkapkan, posisi obligasi global pada Januari 2020 meningkat sebesar 2,7 miliar dolar AS atau tumbuh 8,1 persen (yoy).Sementara itu, posisi SBN domestik meningkat sebesar 2,4 miliar dolar AS atau tumbuh 21,9 persen (yoy).

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,9 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 peren).

Menurut Dekom BI, struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36,0 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,3 persen dari total ULN.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," katanya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, kata Dekom BI.