Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki mengharapkan seluruh hasil reformasi perlindungan sosial (perlinsos) dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Dalam rangka mendukung fokus pembangunan, pemerintah juga telah melakukan reformasi sistem pelindungan sosial. Dalam hal ini, kami terus berupaya untuk memperkuat aspek hukumnya. Ini pun sudah diamanatkan oleh presiden, kemudian juga sudah dituangkan di dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah), baik pada 2021, yaitu rencana kerja pemerintah yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden, RKP 2022 maupun RKP 2023,” katanya dalam Seminar Nasional Menuju Indonesia Sejahtera 2045 yang dipantau secara virtual, Jakarta, Kamis (28/3).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa ada sejumlah reformasi yang telah dilakukan pemerintah sebagai prasyarat menuju transformasi sosial sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045.
Pertama adalah transformasi data yang melakukan konvergensi dan integrasi pengelolaan sumber data kemiskinan ekstrem agar program perlinsos bisa diberikan secara tepat sasaran.
“Jadi, data selama ini relatif masih sangat banyak, dan kita sebenarnya mempunyai aset data cukup kaya. Namun, dalam hal ini, kita bersama-sama berupaya untuk bisa mengkonsistenkan seluruh pendataan tersebut, sehingga setidaknya data itu bisa mempunyai informasi yang sama, akurat, dan juga bisa terkini dan konsisten terutama,” ujar dia.
Kedua adalah pengembangan skema perlinsos yang lebih adaptif karena Indonesia sangat rentan terhadap bencana, khususnya akibat perubahan iklim.
Sebenarnya, bencana seperti perubahan iklim disebut akan terus-menerus terjadi yang dengan sangat cepat mengubah nasib seseorang. Oleh karena itu, seluruh penduduk Indonesia harus dilindungi dan bisa beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi, baik bencana seperti perubahan iklim maupun pandemi, melalui skema perlinsos adaptif.
Ketiga, pemerintah juga dinyatakan telah menjalankan dan menyempurnakan program penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai.
Beberapa langkah penyempurnaan yang dilaksanakan yaitu digitalisasi bansos untuk memastikan penerima tepat sasaran dalam rangka memberdayakan masyarakat. Kemudian, inovasi skema pembiayaan seperti kolaborasi yang telah dilakukan antara Bappenas dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) guna mensinergikan pelbagai bantuan, khususnya dari filantropi keagamaan, sehingga memberikan dampak lebih baik lagi terhadap penduduk Indonesia.
Salah satu upaya reformasi perlinsos selanjutnya adalah integrasi perencanaan, program, dan penganggaran pada kementerian/lembaga yang terkait kemiskinan ekstrem di tingkat pusat maupun daerah, termasuk monitoring dan evaluasi secara berkala guna melihat efektivitas implementasi program.
Baca juga: Bappenas gagas pemanfaatan data Regsosek
Baca juga: Bappenas sebut Indeks Desa akan mulai diterapkan tahun 2025
“Dengan paradigma baru pembangunan yang diusung di dalam Visi Indonesia Emas 2045, upaya pencapaian sasaran kemiskinan mendekati 0 persen menjadi bagian integral dari agenda dan misi transformasi sosial menuju transformasi Indonesia. Tiga arah pembangunan utama di dalam agenda transformasi sosial ini telah ditetapkan dalam satu nafas pembangunan, yaitu kesehatan untuk semua, kemudian pendidikan berkualitas, dan juga pelindungan sosial yang adaptif,” ujar Maliki.
