Halalbihalal jembatani kebijakan pemerintah-kearifan lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai momen Halalbihalal merupakan jembatan antara pembuatan kebijakan dengan kearifan lokal.

Hal itu disampaikan Anas saat menyelenggarakan halalbihalal di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa. Ia menilai Halalbihalal merupakan salah satu kearifan lokal yang penting.

Menurutnya, suatu kebijakan tak akan bertahan lama tanpa adanya kearifan lokal dalam prosesnya, termasuk kebijakan transformasi digital pemerintahan.

"Maka kalau nanti program digitalisasi, reformasi birokrasi, kearifan-kearifan lokal ini menjadi penting tentu. Tapi transformasinya tetap harus kelihatan," kata Anas dalam keterangannya di Jakarta.

Diketahui, halalbihalal ini turut mengundang pimpinan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi ASN, serta Arsip Nasional RI (ANRI). Selain instansi paguyuban, halalbihalal ini juga turut mengundang jajaran BUMN Peruri, Tim Tony Blair Institute (TBI), Tim GovTech, serta segenap tamu undangan lainnya.

Lebih dari sekadar merayakan hari raya besar bagi umat Muslim, Anas menilai halalbihalal sebagai momentum mengukuhkan kembali visi yang telah dibangun bersama. Dia menjelaskan peran instansi paguyuban Kementerian PANRB ini sangat vital dalam mempercepat transformasi digital. Terlebih lagi kolaborasi diperkuat dengan pihak Peruri serta TBI yang turut berkolaborasi dalam percepatan pelaksanaan SPBE dan transformasi digital pemerintahan.

"Momen silaturahmi ini hendaknya kita maknai sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen dengan instansi paguyuban," ujarnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, ada sembilan layanan yang menjadi fokus aplikasi prioritas.

Aplikasi tersebut adalah layanan pendidikan, Identitas Kependudukan Digital, Satu Data, pembayaran digital, portal pelayanan publik, layanan aparatur negara, penerbitan SIM Online, layanan sosial, kesehatan, serta layanan pendidikan.

Baca juga: Penerapan WFH dan WFO bagi ASN berlaku pada 16-17 April
Baca juga: Portal layanan administrasi pemerintahan siap uji coba

"Saat ini, kita sedang berfokus pada pembangunan Govtech pada 9 layanan prioritas yang salah satunya adalah transformasi layanan administrasi pemerintah. Melalui kolaborasi yang telah terjalin kuat ini, saya berharap dapat mengakselerasi pembangunan govtech seperti yang kita cita-citakan bersama," pungkas Anas.