Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali meraih anugerah Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia kategori pemerintah daerah transformatif dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP).
"Kami berkomitmen terus melakukan pembangunan khususnya di bidang pendidikan. Selalu berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait termasuk penyelenggaraan PIP yang merupakan program dari pemerintah pusat," kata Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, Minggu.
Ia menjelaskan bahwa komitmen pembangunan pendidikan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut masih sangat besar dalam upaya meningkatkan akselerasi dan kualitas pendidikan.
Hal tersebut terlihat dari anggaran wajib di bidang pendidikan. Dalam aturan disebutkan bahwa anggaran wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, di Buleleng saat ini anggaran wajib pemerintah sudah mencapai 34 persen. Termasuk kolaborasi dengan seluruh pihak terkhusus dengan pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan pendidikan di Kabupaten Buleleng dan juga seluruh jajaran Pemkab Buleleng yang telah bekerja keras dan terus berinovasi untuk mewujudkan suatu kebanggaan bagi masyarakat Buleleng,” katanya.
Ke depan, penjabat bupati yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini beserta seluruh jajaran akan terus bekerja keras untuk kemajuan pendidikan di Buleleng.
Khususnya dalam hal lama sekolah bagi masyarakat Buleleng. Hal ini yang masih perlu ditingkatkan sehingga, dirinya mengeluarkan kebijakan program Kejar Paket A, B, dan C yang akan terus dimasifkan. “Sekaligus terus meningkatkan mutu dan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Buleleng,” ujar Lihadnyana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Buleleng Made Astika menyebutkan Pemkab Buleleng menjadi Pemda Pengelola PIP terbaik dalam AMB 2024.
Berbagai upaya telah dilakukan sehingga bisa mendapatkan penghargaan nasional ini. Dimulai dari pemanfaatan PIP yang tepat sasaran dan tepat waktu. “Artinya, seluruh peserta didik yang memiliki hak untuk PIP itu sudah hampir 100 persen dicairkan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kemudian, ada pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan mengenai pemanfaatan PIP. Mulai dari pengajuan serta efektivitas koordinasi dan kolaborasi misalnya dengan perbankan.
Baca juga: Bali panen komoditas pangan buat tekan inflasi
Baca juga: Guru melek digital jadi kunci transformasi pendidikan
Baca juga: Bali panen komoditas pangan buat tekan inflasi
Baca juga: Guru melek digital jadi kunci transformasi pendidikan
Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai PIP. Termasuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi jalannya PIP di Kabupaten Buleleng.
“Tentunya agar semua program seperti PIP ini berdampak bagi masyarakat sehingga birokrasi berdampak yang sering digencarkan menjadi terlaksana khususnya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” kata Astika.
