Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengatur kunjungan wisatawan di lokasi surfing Teluk Ekas Luar, bukan malah mengusir pelaku wisata yang membawa wisata yang berkunjung.
"Kami sangat menyangka perkataan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin yang melarang pelaku wisata surfing dari Lombok Tengah bawa wisatawan ke sana," kata Kepala Dispar Lombok Tengah Lalu Sungkul di Lombok Tengah, Rabu.
Sebelumnya, terkait konflik lokasi Surfing, Bupati Lombok Timur melakukan rapat koordinasi bersama pelaku wisata dan melakukan kunjungan ke lokasi surfing tersebut.
Persoalan baru muncul kembali, setelah perkataan Bupati Lombok Timur viral di media sosial yang mengusir pelaku wisata yang membawa tamu ke lokasi surfing Ekas Luar tersebut, karenatamu yang dibawa tidak menginap di daerah setempat.
"Persoalan lokasi surfing ini saya telah komunikasi dengan Dispar Lombok Timur, agar di stop dulu sebelum ada regulasi yang jelas," katanya.
Baca juga: NTB dorong Teluk Ekas jadi sentra budi daya rumput laut
"Jangan sampai ini dapat merusak pengembangan pariwisata di NTB. Tidak boleh rasisme, pengembangan pariwisata itu harus dikelola bersama atau semua lapisan," katanya.
Ia mengatakan persoalan ini muncul diduga karena adanya oknum wisatawan asing yang tinggal di lokasi setempat dan menjadi instruktur surfing dan kemungkinan memiliki properti disana.
"Hal ini masalah persaingan pengusaha surfing. Wisatawan yang datang itu memang untuk surfing, sehingga mencari ombak yang baik," katanya.
Ia mengatakan memang masing-masing wilayah memiliki wilayah administratif dan memiliki kewenangan untuk mengatur.
"Apapun aturan yang di tetapkan, pasti para pelaku wisata baik dari Lombok Tengah maupun luar, pasti mematuhi," katanya.
Baca juga: Bupati Lombok Timur siap jadikan Desa Ekas Buana ikon kuliner hasil laut
"Seharusnya di atur, dibuatkan regulasi dan jadwal kunjungan serta kuota yang kapal yang diperbolehkan parkir di sana," katanya.
Ia mengatakan untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan kolaborasi semua pihak baik pemerintah daerah, provinsi, pusat, pemerintah desa, masyarakat maupun pelaku wisata.
"Seharusnya Pemkab Lombok Timur menyambut baik wisatawan yang datang dan dibawa oleh para pelaku wisata tersebut," katanya.
Oleh karena itu, ia sangat menyayangkan sikap Bupati Lombok Timur tersebut, karena dapat memicu persoalan sosial lain.
"Mungkin ada pembisik atau kami menduga, sehingga bupati berkata seperti itu," katanya.
