Mataram, 25/6 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan program pengembangan komoditi unggulan melalui sistem "one village one product" (ovop), atau satu daerah satu produk, secara berkelanjutan.
"Gubernur NTB, KH.M. Zainul Majdi sudah mengungkapkan tekad itu saat meresmikan gedung pameran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi NTB, Rabu (24/6)," kata Kabag Humas Setda NTB, Andi Hadiyanto, kepada wartawan di Mataram, Kamis.
Hadiyanto mengatakan, gedung pameran Dekranasda NTB itu akan dipergunakan untuk memamerkan komoditi unggulan hasil penerapan sistem "ovop" tersebut.
Keberadaan gedung pameran dekranasda itu juga akan mempermudah pembinaan terhadap para perajin sekaligus sebagai sarana promosi yang efektif untuk berbagai hasil kerajinan.
"Karena itu, gubernur mengharapkan gedung pameran itu dikelola secara baik dan dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung program 'ovop' yang mulai diterapkan di wilayah NTB pada 2009," katanya.
Ia mengatakan, "ovop" menjadi terobosan strategis dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga di masa mendatang produk kerajinan NTB akan lebih mendunia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Hery Erpan Rayes, mengatakan, program "ovop" di NTB mulai diterapkan akhir Maret lalu.
"NTB merupakan salah satu dari lima daerah di Indonesia yang menjadi sasaran sistem 'ovop' pada 2009. Empat daerah lainnya adalah
satu provinsi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, Sumatera Utara dan Sumatera Barat," katanya.
Menurut dia, "ovop" merupakan salah satu langkah menuju sistem "klasterisasi" industri di sektor industri kecil menengah (IKM) yang bertujuan mengangkat produk-produk unggulan agar dapat berkembang dan masuk ke pasar yang lebih luas.
Selain itu, katanya, dengan adanya "ovop" diharapkan daerah tersebut mampu menyerap tenaga lokal karena IKM padat karya dan pengembangan IKM lebih fokus pada satu produk unggulan di daerah tersebut.
Produk IKM itu dapat berupa komoditi pangan, hasil-hasil kerajinan dan produk unggulan lainnya yang dianggap mampu menembus pasar internasional.
"Dengan diterapkannya sistem 'ovop' diharapkan IKM di NTB dapat menjadi motor perekonomian nasional. Setiap desa hendaknya mempunyai produk yang khas seperti Bayumulek dengan hasil kerajinan gerabah, Sumbawa dengan hasil rumput laut," kata Rayes.
Menurut Rayes, sebelum penerapan sistem "ovop" pihak-pihak terkait terutama disperindag mulai melakukan upaya nyata menyambut program tersebut.
Salah satu upaya nyata tersebut adalah proses identifikasi produk unggulan IKM yang menyebar di 7.000 lokasi yang dianggap berpotensi di wilayah NTB.
"Program 'ovop' di NTB diawali dengan pemantapan kompetensi inti kecamatan berdasarkan potensi komoditi unggulan yang dimiliki, sehingga desa-desa bertetangga yang memiliki potensi unggulan yang sama dikelompokkan dalam satu kelompok kompetensi inti kecamatan," katanya. (*)