Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendeklarasikan anti kekerasan terhadap siswa jenjang SMA/SMK dan SLB di kabupaten/kota se-Pulau Lombok yang digelar di SMKN 1 Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu.
Penjabat Gubernur NTB Hassanudin mengingatkan pentingnya perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan, baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah.
"Anak-anak adalah anugerah terbesar yang harus kita jaga dan lindungi. Mereka adalah masa depan bangsa yang harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang serta bebas dari kekerasan," kata dia melalui keterangan tertulis di Mataram.
Ia mengatakan deklarasi anti kekerasan terhadap anak menjadi kesempatan berharga untuk menghentikan segala bentuk kekerasan fisik, emosional, dan seksual terhadap anak-anak.
Kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap HAM dan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, peran sekolah memiliki andil besar sebagai institusi pendidikan.
"Sekolah bukanlah tempat menimba ilmu saja, melainkan anak-anak kita akan belajar nilai-nilai moral, etika dan kebaikan," ucapnya dalam kegiatan yang juga dihadiri Pj Bupati Lombok Barat Ilham.
Korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lombok Barat pada 2023 meningkat sebanyak 96 anak, dibandingkan pada 2022 sebanyak 79 anak.
"Angka ini mengharuskan adanya peningkatan ikhtiar dan sinergi yang kuat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Saya yakin konsep pengembangan pendidikan kita sebagai kunci membangun generasi penerus yang memiliki karakter sebagai investasi masa depan," ujarnya.
Oleh sebab itu, kata Hassanudin, dibutuhkan kolaborasi sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dalam menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan global.
"Saya yakin ke depan ini menghadapi bonus demografi, menyongsong Indonesia Emas 2045, membutuhkan SDM yang siap pakai dalam bekerja, karena banyaknya lulusan pendidikan. Tentunya lapangan pekerjaan menjadi terbatas," ujarnya.
Dalam rapat Kerja Kepala SMA/SMK/SLB dan Koordinator Tata Usaha se-Pulau Lombok itu, Pj Gubernur Hassanudin mengatakan pertemuan sebagai ajang bertukar informasi, termasuk merumuskan kebijakan langkah dan inovasi dalam memajukan pendidikan di NTB.
Baca juga: NTB menjadi sasaran kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan
Baca juga: KemenPPPA kecam pemerkosaan anak kandung di Padang Pariaman
Peran kepala sekolah dan kepala tata usaha merupakan hal yang vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan mendukung pengembangan potensi siswa secara optimal
"Kita semua memiliki tanggung jawab moral yang sama. Setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas inklusif dan berkelanjutan," katanya.
